DPRD Temanggung Soroti Minimnya Pendapatan Asli Daerah yang Dihasilkan Pemkab

DPRD Temanggung mengapresiasi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil diraih Pemkab Temanggung.

TRIBUN JATENG/YAYAN ISRO ROZIKI
Bupati Temanggung, M Al Khadziq, didampingi pejabat terkait menggunting pita, sebagai pertanda peresmian beroperasinya jembatan Progo di Kranggan dan juga Sigaleh? di Parakan. 

TRIBUNJATENG.COM, TEMANGGUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Temanggung mengapresiasi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil diraih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.

Kendati demikian, kalangan legislatif menyatakan diraihnya WTP bukan satu-satunya tolak ukur keberhasilan.

Demikian disampaikan ‎anggota DPRD Temanggung dari Fraksi Nasdem, Umi Fadhilah‎.

Umi justru menyoroti minimnya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang ada.

Disebutkan, dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan 2018, pos pendapatan dari restirbusi daerah ditetapkan sebesar Rp‎ 17.109.186.000.

Dari angka sebesar itu, realisasi yang ada hanya Rp 12.702.535.344.‎

Masuk Musim Kemarau, 11 dari 20 Kecamatan di Kabupaten Temanggung Rawan Kekeringan

"Kami mohon penjelasan, terkait hal ini. Apa faktornya, sehingga target ini tak tercapai," ujarnya.‎

Anggota Fraksi PDIP, Titik Winarti, mengatakan secara keseluruhan PAD tahun 2018 sebesar Rp278,4 miliar.

Menurutnya, jumlah itu mengalami penurunan sangat tajam dibanding tahun 2017, yang mencapai Rp325,3 miliar.‎

"Bupati harus bekerja keras meningkatkan PAD," kata dia.‎

Halaman
12
Penulis: yayan isro roziki
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved