PPDB SMP di Karanganyar, Bupati Juliyatmono Kolaborasikan Kuota Prestasi dan Zonasi

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kabupaten Karanganyar akan mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

PPDB SMP di Karanganyar, Bupati Juliyatmono Kolaborasikan Kuota Prestasi dan Zonasi
TRIBUN JATENG/AGUS ISWADI
Beberapa calon wali murid mengantre di SMPN 1 Tawangmangu Karanganyar. 

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kabupaten Karanganyar akan mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud).

Meski demikian, PPDB ini harus dipersiapkan secara teknis disesuaikan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Pernyataan itu diungkapkan Bupati Karanganyar, Juliyatmono saat ditemui para wartawan seusai mengikuti Rapat Paripurna di Ruang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar, Senin (16/6/2019).

Bupati Karanganyar, Juliyatmono mengatakan, terkait PPDB akan mengikuti Permendikbud tetapi teknis penerapan disesuaikan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

"Garis besar (Permendikbud) kami ikuti tetapi teknis tidak persis. Saya mengakomodasi sesuai kebutuhan lapangan. Menurut kami, garis besar saja yang diatur. Misalnya sistem pemerataan dan hubungan dengan NKRI. Persoalan penerimaan peserta didik itu teknis, yang di daerah (kabupaten/kota) yang tahu persis kondisi di lapangan," katanya kepada Tribunjateng.com.

Jelang Putusan Hasil Sidang Sengketa Pilpres 2019, Bupati Karanganyar : Percayakan Pada MK

Juliyatmono mengaku tidak menentang sistem pemerataan melalui zonasi, akan tetapi ia berharap pemerintah pusat memperhatikan prinsip dasar hak masyarakat mendapatkan pendidikan yang baik.

"Kuota prestasi dan zonasi harus fleksibel. Zona di luar zona satu itu mengakomodasi prestasi atau nilai USBN. Kami kolaborasi, mengakomodasi sesuai kondisi objektif di lapangan. Pemerintah menentukan zonasi mempertimbangkan geografis supaya pemerataan berimbas pada sekolah yang lebih bermutu dan unggul," ungkapnya.

Sementara itu, saat ditemui wartawan seusai melakukan rapat membahas permasalahan PPDB bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Karanganyar, Ketua Komisi D DPRD Karanganyar, Endang Muryani menyampaikan, hasil rapat koordinasi di antaranya yakni pembatasan area zona satu dan pendekatan prestasi di zona lainnya.

"Zona satu dibatasi berdasarkan RT atau RW. Keputusan itu diserahkan kepada Pemkab atau dinas terkait. Keputusan lain ialah zona di luar zona satu mengakomodasi nilai atau prestasi siswa," terangnya.

Endang menjelaskan, pembatasan zona satu itu lantaran pendaftar langsung diterima, banyak orang menargetkan zona itu.

Halaman
12
Penulis: Agus Iswadi
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved