Raperda LPPL Radio Kota Santri Disetujui Jadi Perda Kabupaten Pekalongan

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi berharap radio milik Pemkab tersebut bisa lebih menata manajemen dan operasional siaran.

Raperda LPPL Radio Kota Santri Disetujui Jadi Perda Kabupaten Pekalongan
TRIBUN JATENG/BUDI SUSANTO
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Senin (17/6/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - DPRD Kabupaten Pekalongan setujui perubahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Kota Santri menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan.

Atas persetujuan itu, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi berharap radio milik Pemkab tersebut bisa lebih menata manajemen dan operasional siaran.

“Penataan manajemen untuk menjawab tantangan dan kebutuhan LPPL 4.0 dalam bentuk siaran digital, multipleksing, serta konvergensi aplikasi teknologi komunikasi dan informasi,” paparnya dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan, Senin (17/6/2019).

Dilanjutkannya, penetapan Perda LPPL wajib diimbangi dengan komitmen dan tanggung jawab bersama, untuk membangun sistem dan memaksimalkan pelayanan masyarakat.

“Semoga saja setelah disetujui radio milik Pemkab Pekalongan Ini bisa lebih optimal memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, media kontrol dan perekat sosial budaya. Serta melestarikan kebudayaan melalui penyelenggaraan siaran yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Pekalongan,” paparnya.

Ditambahkan Asip, ke depan penyempurnaan tetap akan dilakukan dalam pengaplikasian manajeman operasional siaran.

"Pemikiran dan catatan yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan ini akan kami gunakan sebagai bahan masukan, untuk penyempurnaan lebih lanjut, khususnya dalam teknis penyelenggaraan,” tambahnya. (Budi Susanto)

Penulis: budi susanto
Editor: deni setiawan
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved