Terdakwa Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Edupark Karanganyar Belum Ditahan, Padahal Sudah Divonis

Meskipun sudah divonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang, lima terdakwa kasus korupsi pengadaan pesawat di Edupark Karanganyar belum ditahan.

Terdakwa Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Edupark Karanganyar Belum Ditahan, Padahal Sudah Divonis
TRIBUN JATENG/AGUS ISWADI
Kantor Kejaksaan Negeri Jalan Lawu Kabupaten Karanganyar, Senin (17/6/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Meskipun sudah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, lima terdakwa kasus korupsi pengadaan pesawat di Edupark Karanganyar belum ditahan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karanganyar, Suhartoyo mengatakan, lima terdakwa yang tercatat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Karanganyar tersebut telah divonis bersalah dalam proyek pengadaan pesawat di Edupark Karanganyar pada 2014/2015.

Mereka telah divonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang pada Rabu (12/6/2019).

Lima terdakwa itu merupakan panitia Kelompok Kerja (Pokja) dalam proyek pengadaan pesawat tersebut.

Lima terdakwa tersebut ialah, Isriadi Putranto, Yuliati Nugraheni, Setio Bintoro, Bina Febriantoro, dan Giyarto.

"Alhamdulillah terbukti bersalah. Kami tuntut masing-masing 1,5 tahun kurungan penjara dan denda Rp 50 juta. Tapi diputus majelis hakim masing-masing denda 50 juta, kurungan 1 tahun, dan subsidair 1 bulan kurungan," kata Suhartoyo.

Meskipun telah divonis bersalah, Suhartoyo belum puas dengan putusan majelis hakim yang belum memerintahkan penahanan.

"Cuma ada satu hal yang belum diakomodir oleh masjelis hakim yaitu tidak ada perintah segera ditahan. Kami harus menunggu inkracht dahulu. Oleh karena itu, ini masih kami persiapkan apakah mau banding atau menunggu sikap dari mereka (terdakwa)," terangnya.

Suhartoyo mengapresiasi atas putusan majelis hakim, akan tetapi di satu sisi, ia menyayangkan tidak ada perintah untuk segera menahan terdakwa.

"Yang kami agak kurang sreg itu kan ini perkara korupsi. Kalau memang sudah dinyatakan terbukti seharusnya segera ditahan. Perkara korupsi itu extraordinary crime, perkara istimewa dan luar biasa," jelasnya.

Ia menjelaskan, dalam penyidikan dari awal memang tidak dilakukan penahanan karena ada alasan kooperatif serta alasan subyektif.

Begitu juga dalam tahap penuntutan karena ada penjaminnya dari aparat pemerintah.

Terkait langkah selanjutnya, Suhartoyo menuturkan, ada beberapa upaya hukum yang akan dilakukan pihaknya setelah satu minggu putusan majelis hakim.

"Salinan putusan akan kami analisis. Kalau ada penerapan hukum yang keliru dan cara mengadili keliru, kami upaya hukum kasasi. Kalau memang dari cara mengadili, hakim menerapkan hukum sudah sesuai. Ada kemungkinan kami banding, dengan tujuan paling tidak meminta hakim pengadilan tinggi melakukan penahanan," jelasnya.

Suhartoyo khawatir apabila terdakwa tidak segera dieksekusi atau ditahan, bisa menimbulkan masalah baru. (Agus Iswadi)

Penulis: Agus Iswadi
Editor: deni setiawan
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved