Breaking News:

DPRD Kota Semarang Sebut UMKM Bisa Gunakan LPG 3 Kg, Tetapi Ini Syaratnya

Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Agus Riyanto Slamet mendorong pemerintah memperbaiki layananan program Liquified Petroleum Gas (LPG) bersubsidi.

Penulis: Eka Yulianti Fajlin | Editor: suharno
TRIBUN JATENG/EKA YULIANTI FAJLIN
Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang memberikan pemaparan saat menjadi pembicara dalam Forum Koordinasi pemanfaatan LPG bersubsidi di Kota Semarang, Selasa (18/6/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Agus Riyanto Slamet mendorong pemerintah memperbaiki layananan program Liquified Petroleum Gas (LPG) bersubsidi di Kota Semarang.

Salah satu yang dilakukan adalah dengan menyediakan media konsultasi dan keluhan masyarakat terkait efektifitas program tersebut.

"Pemerintah sebaiknya melakukan monitoring terutama dalam melihat dampak negatif yang timbul di masyarakat. Pemerintah perlu menyediakan media konsultasi dan keluhan masyarakat dalam hal program LPG," katanya saat menjadi pembicara dalam Forum Koordinasi pemanfaatan LPG bersubsidi di Kota Semarang, Selasa (18/6/2019).

Agus berharap program konversi minyak tanah ke LPG dipertahankan keberlanjutannya.

Guna meningkatkan keamanan, menekan distribusi, dan efisiensi harga, pemerintah diharapkan dapat menggalakkan pemakaian jaringan gas kota di perumahan-perumahan.

Bapenda Kota Semarang Berikan Hadiah Rumah Bagi Warga yang Bayar PBB Sebelum Jatuh Tempo

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menegaskan, LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dengan penghasilan di bawah Rp 1,5 juta dan kegiatan Usaha Kecil dan Mikro (UKM).

"Usaha mikro yang berhak menggunakan elpiji 3 kg yaitu mereka yang memiliki aset maksimal Rp 50 juta dan beromzet maksimal Rp 300 juta per tahun," tandasnya.

Menurutnya, ada beberapa keuntungan yang didapatkan dalam pengelolaan LPG ini, diantaranya kenyamanan masyarakat dalam beartifitas produksi baik rumah tangga ataupun industri kecil.

Namun, dia juga membebekan, ada beberapa kendala yang seharusnya bisa diantisipasi pemerintah terkait program LPG ini, diantaranya masih banyaknya risiko kebakaran atau ledakan tabung gas, kelangkaan suplay dan masih banyaknya distribusi yang kurang tepat sasaran,

"Ini karena masih minimnya monitoring dari pemerintah ataupun NGO," ujarnya. (eyf)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved