Ini Penyebab Kabupaten Brebes Gagal Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

Persoalan aset daerah masih menjadi kendala Pemkab Brebes dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI

Ini Penyebab Kabupaten Brebes Gagal Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK
IST
Bupati Brebes, Idza Priyanti, memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Inventarisasi dan Sosialisasi Proses Hibah Tanah Sekolah Wilayah Brebes Barat di SMK Bina Bangsa Kersana, Selasa (18/6/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, BREBES - Persoalan aset daerah masih menjadi kendala Pemkab Brebes dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Tengah.

Persoalan aset yang masih cukup besar di antaranya yaitu mengenai status lahan berbagai sekolah di Brebes.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Brebes, Tahroni menyampaikan, di Kabupaten Brebes sendiri masih banyak sekolah yang terkendala persoalan-persoalan mengenai status-status tanah yang belum jelas karena tanah bengkok milik pemerintah desa.

Untuk itu, pihaknya memerintahkan para kepala SD dan SMP yang masih bermasalah mengenai status kepemilikan lahan, untuk berkoordinasi dengan Kepala Desa serta para camat untuk membenahi status kepemilikan lahannya.

"Berkat kerja keras para kepala sekolah, Kepala Desa dan para camat, dalam waktu dua hari dari 970 SD dan SMP, sudah 99 persen semua melaksanakan proses untuk penetapan status tanah yang jelas," kata Tahroni, saat Rapat Koordinasi (Rakor) Inventarisasi dan Sosialisasi Proses Hibah Tanah Sekolah Wilayah Brebes Barat di SMK Bina Bangsa Kersana, Selasa (18/6/2019).

Tahroni meminta seluruh jajaran kepala sekolah, camat dan juga penjabat desa agar bermediasi dan duduk bersama menyelesaikan permasalahan status lahan ini dengan baik.

"Agar, apa yang kita inginkan berupa pengelolaan aset daerah bisa tercapai dan opini WTP pun bisa diraih," ucapnya.

Sementara itu, Bupati Brebes, Idza Priyanti, juga telah memerintahkan Dindikpora untuk menyelesaikan persoalan status kepemilikan lahan yang ditempati berbagai sekolah di Brebes.

Pasalnya, banyak tanah bengkok desa yang dipakai untuk bangunan sekolah.

Hal itu membuat Kabupaten Brebes gagal meraih predikat WTP dari BPK.

Halaman
12
Penulis: m zaenal arifin
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved