Penghasilan Tetap Kades Mulai Tahun Depan Setara PNS Golongan IIA

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi memastikan realisasi kenaikan penghasilan tetap (Siltap) bagi perangkat desa pada 2020 mendatang.

Penghasilan Tetap Kades Mulai Tahun Depan Setara PNS Golongan IIA
ISTIMEWA
Bupati Dyah Hayuning Pratiwi silaturahmi Idulfitri 1440 Hijriyah dengan aparatur dan masyarakat Kecamatan Kemangkon di Desa Panican, Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Selasa (18/6/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA - Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi memastikan realisasi kenaikan penghasilan tetap (Siltap) bagi perangkat desa, sekretaris desa, dan kepala desa pada 2020 mendatang.  

Bupati menilai, kenaikan Siltap ini cukup signifikan nominalnya.

Besaran Siltap Kades paling sedikit Rp 2.426.640 setara 120 persen dari gaji pokok PNS Golongan IIa.

Adapun besaran Siltap Sekdes paling sedikit Rp 2.224.420 setara 110 persen, serta besaran Siltap Perangkat desa lainnya paling sedikit Rp 2.022.200 setara 100 persen dari gaji pokok PNS Golongan IIa.

"PP itu sedang kami godok Perbup-nya. Mereka punya standar disamakan PNS Golongan IIa. Insya Allah tahun depan Siltap mundak,” katanya saat silaturahmi Idulfitri 1440 Hijriyah di Desa Panican, Kecamatan Kemangkon, Selasa (18/6/2019). 

Tiwi --sapaan akrab Dyah Hayuning Pratiwi-- berharap, peningkatan Siltap diiringi peningkatan kinerja perangkat desa. 

Disamping perangkat desa, Bupati juga akan memberi perhatian kesejahteraan kepada lembaga kemasyarakatan mulai dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hingga RT.

Ini sedang dirumuskan untuk direalisasikan 2020 mendatang. 

Mereka dinilai juga memegang peranan penting dalam membantu kelancaran pemerintah desa.

Tiwi juga menyampaikan terkait kepastian pengisian perangkat  desa yang saat ini masih dalam pembahasan Perbup.

Ia mentargetkan akhir Juni 2019, peraturan tersebut bisa diterbitkan.

“Maksimal bulan depan sudah rakor pemerintahan sekaligus sosialisasi pengisian perangkat yang kosong. Perbup tersebut akan mengatur kapan pelaksanaannya dan desa mana saja yang mendapatkan prioritas pengisian perangkat,” katanya. (Khoirul Muzakki)

Penulis: khoirul muzaki
Editor: deni setiawan
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved