Sidang MK Pilpres 2019

Ketua Bawaslu Jelaskan Dugaan Ketidaknetralan Kapolres Garut di Pilpres Tak Bisa Jadi Temuan

Abhan mengatakan, berdasarkan hasil investigasi, dugaan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

Ketua Bawaslu Jelaskan Dugaan Ketidaknetralan Kapolres Garut di Pilpres Tak Bisa Jadi Temuan
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A Via Kompas.com
etua Bawaslu Abhan menyampaikan keterangan pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan Misbah mengungkapkan kasus dugaan ketidaknetralan Kapolres Garut selama Pilpres 2019 yang merujuk pada keterangan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz, tidak dapat dijadikan sebagai temuan.

Hal itu dia ungkapkan dalam menanggapi dalil permohonan sengketa pilpres yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Mengenai dalil ketidaknetralan Kapolres Garut, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kapolsek Pasirwangi, setelah dilakukannya proses investigasi Bawaslu Kabupaten Garut berkesimpulan peristiwa tersebut tidak dapat dijadikan sebagai temuan," ujar Abhan dalam sidang sengketa hasil pilpres di Mahakamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

Abhan mengatakan, berdasarkan hasil investigasi, dugaan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

Di sisi lain, Bawaslu tidak pernah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas Polri dalam Pilpres 2019.

Sehingga investigasi atas dugaan kasus dugaan pelanggaran netralitas Kapolres Garut dihentikan.

"Dan juga tidak ada laporan pelanggaran pemilu. Karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil, sehingga dihentikan," kata Abhan.

Sebelumnya Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, mengungkapkan Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) tidak netral selama penyelenggaraan Pilpres 2019.

Hal itu menjadi salah satu bentuk kecurangan saat pilpres yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.

"Di antara praktik kecurangan yang paling mengganggu adalah ketidaknetralan aparatur negara dalam hal ini adalah Polri dan Intelijen negara, khususnya Badan Intelijen Negara," ujar Bambang dalam sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

Halaman
12
Editor: galih pujo asmoro
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved