Mantan Kepala UPTD Kasda Kota Semarang Dituntut Empat Tahun Penjara

Terdakwa kasus dugaan korupsi dana kas daerah (kasda) Kota Semarang, R Dody Kristianto jalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Semarang.

Mantan Kepala UPTD Kasda Kota Semarang Dituntut Empat Tahun Penjara
TRIBUN JATENG/RAHDYAN TRIJOKO PAMUNGKAS
Terdakwa kasus korupsi penyelewengan dana Kasda Kota Semarang R Dody Kristianto tinggalkan ruangan sidang setelah mendengrkan tuntutan JPU di Pengadilan Tipikor Semarang. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Terdakwa kasus dugaan korupsi dana kas daerah (kasda) Kota Semarang, R Dody Kristianto jalani sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (19/6/2019).

Oleh Jaksa Penuntut Umum Steven Lazarus dan Zahri Aeniwati menyatakan mantan kepala UPTD Kasda Kota Semarang telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU No 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

"Menjatuhkan pidana kepada R Dody Kristyanto dengan pidana penjara selama 4 tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 200 juta subsidair 3 bulan penjara," jelasnya.

Kuasa Hukum Terdakwa Pembobol Kasda Semarang Keberatan Atas Tuntutan JPU

Menurut JPU yang menjadi pertimbangan sebelum menjatuhkan tuntutan adalah hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberatasan tindak pidana korupsi.

Selain itu, perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang.

"Hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya, terdakwa mempunyai tangungan keluarga, dan terdakwa tidak pernah dihukum," paparnya.

JPU menyebut beberapa fakta yang terungkap di dalam persidangan terdakwa telah menyetorkan uang kasda kepada Diah Ayu Kusumaningrum (DAK) sebesar Rp 36 miliar.

Namun DAK hanya menyetorkan uang tersebut ke rekening pemkot di BTPN hanya sekitar Rp 12 miliar.

"Dari hasil audit BPKP Jawa Tengah dari tanggal 20 Januari 2008 hingga 20 Januari 2014 DAK tidak menyetorkan uang Kasda ke BTPN sebesar Rp 25.250.348.500," ujarnya.

Kasus Pembobolan Kasda Semarang Berawal dari Pembukaan Rekening Deposito

Menurut jaksa dari 4 Mei 2016 hingga 6 Mei 2014 uang kembali tidak disetorkan oleh DAK sebesar Rp 1.450.000.000 sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 26.717.348.500.

"Atas penggunaan uang tersebut terdapat pengembalian dalam rekening giro kas daerah dan deposito Pemkot Semarang Rp 4.983.418.164. Sehingga kerugian negara yang belum dikembalikan sebesar Rp 21.733.930.336," terangnya. (rtp)

Penulis: rahdyan trijoko pamungkas
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved