OPINI Tri Pujiati : Revitalisasi Sistem Zonasi

Gemuruh pendaftaran siswa baru tiap tahunnya terus menyulut kontroversi. Kali ini, sistem zonasi yang sudah lama digagas dan diaplikasikan

OPINI Tri Pujiati : Revitalisasi Sistem Zonasi
bram
Tri Pujiati 

Oleh Tri Pujiati

Dosen IAIN Kudus

Gemuruh pendaftaran siswa baru tiap tahunnya terus menyulut kontroversi. Kali ini, sistem zonasi yang sudah lama digagas dan diaplikasikan oleh pemerintah ternyata belum mampu menyamaratakan peserta didik secara holistik. Alih-alih memberikan ruang kepada sekolah yang lebih dekat untuk membuka ruang kepada peserta didik, justru sistem zonasi dinilai mengerangkeng kreativitas siswa. Bahkan sistem zonasi dinilai merenggut hak-hak siswa yang ingin masuk ke sekolah yang diinginkan sesuai dengan seleranya masing-masing.Dalam hal ini, masuk ke sekolah dengan label favorit yang menjadi magnet serta impian orang tua dan murid terpaksa dikubur dalam-dalam.

Pemerintah sebenarnya memiliki niat suci menerapkan sistem zonasi untuk pemerataan penerimaan siswa baru.Sekolah di wilayah tertentu yang awalnya didominasi oleh siswa di luar wilayah karena dianggap favorit, justru disamaratakan agar siswa di daerah tersebut bisa masuk. Dengan keadaan itulah, pemerintah menerapkan sistem zonasi.Dengan adanya sistem ini, memang kasta-kasta sekolah favorit sedikit tergerus.Sudah hampir tidak ada siswa yang menjerit tidak masuk sekolah favorit akibat penerapan sistem zonasi ini.

Namun apa daya, sistem ini tidak berjalan mulus karena berbagai problem yang terjadi. Berbagai problem ternyata belum mampu diatasi sejak diberlakukannya sistem zonasi.Pada akhirnya, sistem zonasi mendapatkan banyak kritik dari pemerintah daerah.Bahkan Ganjar Pranowo secara khusus menghubungi menteri pendidikan untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang terjadi di berbagai sekolah di daerah.

Jika dilihat dari sejarah pelaksanaan sistem zonasi ini memang banyak menuai kelemahan. Pertama, siswa tidak akan pernah tertampung di wilayah yang siswanya lebih banyak daripada kuota sekolah. Tentu ini menjadi simalakama bagi sekolah. Di satu sisi, sekolah harus menerima siswa satu wilayah, namun di sisi lain, daya tampung sekolah tidak memungkinkan sehingga tidak sedikit calon siswa yang harus gigit jari akibat tidak diterima oleh sekolah tersebut.

Ditolaknya calon siswa di wilayah tersebut tentu saja bukan karena calon siswa yang kurang pintar atau lain semacamnya, namun karena kegagalan pemerintah dalam penerapan sistem zonasi yang hanya berpihak kepada sekolah tertentu, yakni sekolah yang setara antaradaya tampung dan calon siswa.Tentu ini menjadi pukulan telak bagi pemerintah daerah untuk menerapkan sistem zonasi jika daya tampung dan calon siswa tidak seimbang.

Tentu kitatidak mengharapkan siswa yang tidak tertampung di sekolah berbasis zona wilayah harus menunggu hingga tahun ajaran baru, atau mencari alternatif sekolah di swasta. Belum tentu juga, siswa akan gembira sekolah di swasta jika bukan karena keinginannya sendiri. Selain itu juga, tahun ajaran baru sekolah di wilayah tersebut mampu menampung jumlah siswa yang akan mendaftar. Jika ini terus dibiarkan, maka akan banyak siswa yang putus sekolah bukan karena tidak ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Namun karena mereka tidak mampu ditampung oleh sekolah di wilayah tersebut.Disinilah kemudian banyak anak-anak putus sekolah.

Di lain pihak, ada juga sekolah yang kekurangan siswa karena pendaftar lebih rendah dari daya tampung sekolah. Jika ini terus terjadi, bukan tidak mungkin sekolah di wilayah tersebut akan lesu darah dan bahkan gulung tikar.Terhadap aturan ini, maka sekolah akan memiliki dosa turunan karena tidak mampu menampung siswa dan juga sulitnya sekolah lain di daerah mendapatkan peserta didik baru.

Kedua, sistem zonasi akan mendegradasi mental siswa yang ingin sekolah. Dengan kata lain, siswa merasa yakin akan lolos menjadi siswa baru karena sekolahnya lebih dekat. Jika calon siswa sudah mengidap penyakit mental ini, maka siswa merasa jemawa dan tidak mau belajar guna menghadapi seleksi masuk sekolah. Selain itu juga, siswa yang dinilai memiliki prestasi akademik yang baik juga tidak bisa melanjutkan ke sekolah yang dianggap dapat mendukung kemampuannya.

Akhirnya, kegalauan-kegalauan ini harus dicari solusinya oleh semua pihak bersama dengan pemerintah.Semua pihak harus sabar menunggu solusi yang tepat untuk menengahi problem ini.Bagaimanapun, penerapan sistem zonasi yang digagas oleh pemerintah tempo hari merupakan ikhtiar untuk menyamaratakan penerimaan siswa baru.Jika pun di tengah jalan ada masalah, hal itu merupakan ujian bagi pemerintah untuk lebih cerdas dan cerdik untuk menerapkan aturan di dunia pendidikan. (*)

Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved