SK Bakal Dijadikan Pusat Kuliner dan Pemkot Janji Tak Lepas Tangan Soal Penutupan Lokalisasi SK

Fajar Purwoto, mengatakan, Pemkot Semarang akan berupaya bertindak bijak dalam menutup lokalisasi tersebut.

SK Bakal Dijadikan Pusat Kuliner dan Pemkot Janji Tak Lepas Tangan Soal Penutupan Lokalisasi SK
TRIBUN JATENG/EKA YULIANTI FAJLIN
Pemkot Semarang memberikan sosialisasi kepada wanita pekerja seks (WPS) Sunan Kuning terkait penutupan lokalisasi, Selasa (18/6/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -- Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning (SK) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang nantinya tidak serta merta mematikan roda perekonomian.

Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto, mengatakan, Pemkot Semarang akan berupaya bertindak bijak dalam menutup lokalisasi tersebut.

"Disini mayoritas rumah-rumah penduduk, beda dengan lokalisasi Kalijodo. Disana tanah pemerintah, sehingga dibongkar selesai. Di sini (Sunan Kuning, Red), kami cari solusi," ungkap Fajar, Selasa (18/6).

Dikatakan fajar, Pemkot tidak akan lepas tangan begitu saja. Pemkot akan mengalihkan kawasan tersebut menjadi kampung tematik dan pusat kuliner yang bisa menjadikan roda ekonomi dikawasan tersebut tetap berjalan.

Pihaknya pun akan melakukan pemulangan para WPS mulai 15 Agustus 2019. Pintu masuk gapura Sunan Kuning akan dibongkar pada akhir Juli. Lalu, Penkot akan mulai membangun dan menata Kampung Tematik.

"Ini sudah instruksi dari Presiden melalui Menteri. Di Jateng ada 32 tempat lokalisasi. Sunan Kuning akan menjadi lokalisasi ke-10 yang ditutup," katanya.

Sembari melakukan penutupan Sunan Kuning, dia menambahkan, akan melakukan penutupan lokalisasi Gambilangu (GBL) yang berada di Keluraha Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu.

Pihaknya akan merapatkan dan menyamakan persepsi dengan Satpol PP dan Dinsos Kabupaten Kendal agar sama-sama melakukan penutupan. Sebab, lokasi Gambilangu ini terbagi dua wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Kendal.

"Nanti Gambilangu akan menjadi lokalisasi ke-11 di Jateng yang ditutup," imbuhnya.

Pemilik Wisma Maharani, Rohmat, mengaku, sangat berat jika lokalisasi SK ditutup. Dia berharap, Pemkot juga memikirkan nasib para pemilik wisma.

Jika memang terpaksa harus ditutup dan dialihkan fungsi sebagai pusat kuliner dan karaoke, dia meminta Pemkot membuatkan peraturan daerah (Perda) atau surat keputusan yang terkait usaha karaoke di kawasan tersebut.

"Harus ada peraturan yang jelas agar kami tidak dikambinghitamkan. Nanti sudah buat usaha karaoke terus dibubarkan lagi karena tidak ada peraturan, itu merugikan kami. Kalau memang kami harus membayar pajak untuk karaoke nantinya juga tidak masalah, yang penting peraturannya jelas," paparnya.

Dengan adanya peraturan yang jelas, dia berharap, perputaran ekonomi kawasan tersebut tidak mati jika bisnis prostitusi ditutup.(eyf)

Penulis: Idayatul Rohmah
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved