Kenaikan Harga Tak Pengaruhi Permintaan Rumah Subsidi

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Real Estate Indonesia (REI), Totok Lusida mengatakan, terjadinya kenaikan harga rumah subsidi

Kenaikan Harga Tak Pengaruhi Permintaan Rumah Subsidi
ISTIMEWA
Foto udara: Pengembangan rumah bersubsidi Bancar Residence 1 di Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Real Estate Indonesia (REI), Totok Lusida mengatakan, terjadinya kenaikan harga rumah subsidi diyakini tidak akan memengaruhi permintaan unit tersebut oleh masyarakat.

"Perumahan subsidi ini dibutuhkan masyarakat, jadi tetap dibutuhkan, tidak ada masalah," ujarnya, Minggu (23/6).

Meski demikian, ia meminta pemerintah memberi kelonggaran terkait dengan syarat untuk penerima manfaat rumah bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Misalnya, terkait dengan batas maksimal penghasilan.

Saat ini, masyarakat yang dapat mengakses FLPP merupakan masyarakat dengan batas maksimal penghasilan sebesar Rp 4 juta.

"Cuma masalahnya yang saya tunggu terkait dengan gaji maksimal yang boleh mengambil. Kami sedang mengusulkan agar masyarakat dengan penghasilan maksimal Rp 7 juta-Rp 8 juta dapat menjadi penerima manfaat rumah subsidi (melalui FLPP-Red)," katanya.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo menuturkan, ambang batas harga rumah subsidi dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 535/2019 terbilang masih rendah.

Misalnya untuk rumah subsidi di wilayah Jabodetabek yang dipatok dengan harga Rp 158 juta pada 2019, dan sebesar Rp 168 juta pada 2020.

"Ambang batasnya masih terlalu rendah. Apa di Jakarta masih ada rumah dengan harga segitu? Kelas menengah-bawah sekarang ditawari rumah hunian kisaran harga Rp 300 juta-Rp 400 juta. Artinya untuk Jabodetabek ini nggak terlalu bermanfaat," tuturnya.

Menurut dia, adanya pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam aturan itu dinilai kurang menarik bagi masyarakat di wilayah Jabodetabek. Tetapi, hal itu dinilai masih menarik bagi masyarakat di luar wilayah Jabodetabek. "Insentif ini tanggung. Kalau di luar Jabodetabek mungkin masih bermanfaat," ucapnya.

Yustinus menyatakan, insentif pembebasan PPN itu tidak begitu berdampak pada penerimaan pajak. Terlebih, dia menambahkan, masyarakat penerima rumah subsidi di wilayah Jabodetabek terbilang sedikit. "Tidak besar, soalnya Jabodetabek praktis segmen ini sedikit," terangnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, Heri Eko Purwanto mengungkapkan, harga jual rumah subsidi (rumah sejahtera tapak) ditetapkan berdasarkan wilayah, agar daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap terjangkau.

Faktor penetapan harga antara lain disesuaikan dengan harga tanah, kenaikan harga bahan bangunan, termasuk upah pekerja.(Kontan/Vendi Yhulia Susanto)

Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved