Narjo: Perlu Dukungan Inovasi dalam Pelayanan Publik, Bintek Simkerda Pemkab Brebes

Wakil Bupati Brebes, Narjo menegaskan, untuk dapat memberi pelayanan publik terbaik, perlu dukungan inovasi dan kerja sama daerah.

Narjo: Perlu Dukungan Inovasi dalam Pelayanan Publik, Bintek Simkerda Pemkab Brebes
ISTIMEWA
Wakil Bupati Brebes Narjo membacakan sambutan pada Bintek dan Sosialisasi Simkerda di Ruang Rapat Operasional Room (OR) Setda Kabupaten Brebes, Senin (24/6/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, BREBES - Wakil Bupati Brebes, Narjo menegaskan, untuk dapat memberi pelayanan publik terbaik, perlu dukungan inovasi dan kerja sama daerah.

Namun demikian, inovasi dan kerja sama daerah perlu pertimbangan efesiensi dan efektivitas pelayanan publik yang saling menguntungkan.

Hal itu disampaikan Narjo pada Bintek dan Sosialisasi Sistem Kerja Sama Daerah (Simkerda) di Ruang Rapat Operasional Room (OR) Setda Kabupaten Brebes, Senin (24/6/2019).

Menurutnya, kerja sama daerah dapat optimal tiada lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, disebutkan kerja sama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

“Untuk itu, kami berharap kepada peserta bintek untuk menyimak dengan seksama materi yang akan disampaikan para narasumber agar dapat memahami dan untuk selanjutnya dapat diimplementasikan,” harapnya.

Panitia penyelenggara, Yuta Sugihyarti menjelaskan, pihaknya mendukung kesuksesan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk itu, seluruh aparatur sipil negara (ASN) wajib memiliki kemampuan baik dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya.

Antara lain kemampuan mengaplikasikan Simkerda atau sistem informasi MoU dan perjanjian kerja sama daerah.

"Aplikasi ini dibuat untuk semakin mempermudah SKPD dalam melaksanakan kesepakatan bersama maupun perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga," paparnya.

Tujuannya, katanya, yaitu memberikan informasi terkait penyusunan draft kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama sesuai PP Nomor 28 Tahun 2018.

Mengingat belum semua SKPD memahami secara benar tentang aturan dan tahapan kerja sama daerah maupun pihak ketiga. (M Zainal Arifin)

Penulis: m zaenal arifin
Editor: deni setiawan
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved