Unit Layanan Pengadaan Pati Kerap Jadi Sasaran Studi Banding, Bupati Haryanto:Pati Harus Terdepan

Untuk pengadaan barang jasa, terang Bupati, ULP senantiasa mengedepankan inovasi dalam layanan

Unit Layanan Pengadaan Pati Kerap Jadi Sasaran Studi Banding, Bupati Haryanto:Pati Harus Terdepan
Istimewa
Bupati Pati Haryanto melakukan kunjungan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pati, Senin (24/6/2019). Ini merupakan aktivitas rutin pimpinan daerah untuk melakukan monitoring ke unit-unit pelayanan publik Pemkab Pati. 

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Bupati Pati Haryanto melakukan kunjungan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pati, Senin (24/6/2019). Ini merupakan aktivitas rutin pimpinan daerah untuk melakukan monitoring ke unit-unit pelayanan publik Pemkab Pati.

Meskipun kinerja ULP Kabupaten Pati sudah mendapat pengakuan dari Pemprov Jateng bahkan kerap direkomendasikan oleh KPK sebagai tujuan studi banding, namun Bupati tetap tak pernah absen untuk terus memberikan motivasi kepada para pegawai di unit ini agar lebih meningkatkan kinerjanya.

"Apalagi ULP ini langganan jadi tujuan dan rujukan studi banding daerah lain, tentu kami tak ingin kedodoran dan lengah. Pati harus terus berada terdepan dalam layanan ini," terang Haryanto.

Untuk pengadaan barang jasa, terang Bupati, ULP senantiasa mengedepankan inovasi dalam layanan.

"Kita mempunyai inovasi e-project pascakontrak yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan setelah kontrak. Jadi kita tidak akan tinggal diam. Kalau dulu kita harus ke lapangan, sekarang ketika kita tidak ada waktu, kita cukup lihat lewat e-project,"ungkapnya.

Menurutnya, setiap pekan akan ada perkemba PATI - Bupatiaporan dari penyedia dan pengawas. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pun turut mengendalikan laporan tersebut.

"Inilah inovasi yang terbangun dengan sistem, sehingga rekanan tidak perlu susah payah karena pemantauannya bisa hanya lewat ponsel pintar," lanjut bupati.

Dengan transparansi, lanjut Bupati Haryanto, selain bisa mencegah penyimpangan, juga dapat berdampak pada efisiensi anggaran dari tahun ke tahun.

"Pada 2018 efisiensinya hanya 6% sedangkan untuk pertengahan 2019 sudah mencapai efisiensi hingga 14% lebih. Ini merupakan bukti bahwa pengadaan barang dan jasa bisa diterima rekanan," lanjutnya.

Lebih lanjut Haryanto menegaskan, bahwa selama ini pengadaan barang dan jasa tidak begitu banyak komplain karena sistemnya sudah berjalan.

"Semua aturan yang sudah diketahui rekanan harus dipatuhi dan diikuti," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Haryanto juga berkesempatan untuk berdialog langsung dengan sejumlah pejabat pengelola ULP guna mengetahui berbagai kendala dan keluhan yang dialami.

Selain itu ia juga memberikan motivasi agar pengelola ULP bisa profesional dan tidak takut terhadap ancaman atau teror yang mungkin saja terjadi selama menjalankan tugasnya. (mzk)

Penulis: Mazka Hauzan Naufal
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved