Polisi Tolak Pengajuan Izin Acara Halal Bihalal Massa PA 212 di Depan MK Besok

Polda Metro Jaya menolak pengajuan izin menggelar acara halal bihalal dari massa Persaudaraan Alumni (PA) 212 di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK

Polisi Tolak Pengajuan Izin Acara Halal Bihalal Massa PA 212 di Depan MK Besok
TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Sabtu (17/11/2018) 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya menolak pengajuan izin menggelar acara halal bihalal dari massa Persaudaraan Alumni (PA) 212 di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, pihaknya sempat menerima surat pemberitahuan acara halal bihalal dari massa PA 212 yang akan digelar di depan Gedung MK pada Rabu (26/6/2019) dan Kamis (27/6/2019).

Pihaknya telah mengeluarkan surat penolakan atas rencana aksi tersebut kepada koordinator PA 212.

Surat penolakan, kata Argo Yuwono, dilayangkan sebagai bentuk imbauan agar massa tak menggelar aksi di sekitar Gedung MK.

Sebab, kata Argo Yuwono, pihaknya melarang aksi massa apa pun di sekitar Gedung MK di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, sampai sidang putusan sengketa Pilpres digelar MK pada Kamis (27/6/2019) besok.

"Jadi sempat ada pemberitahuan untuk rencana aksi itu. Namun kita berikan surat penolakan. Karena aksi itu akan menimbulkan potensi kerawanan dan mengganggu ketertiban umum," kata Argo Yuwono, Rabu (26/6/2019).

Menurutnya, pelarangan aksi massa di MK oleh polisi didasarkan pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Dalam aturan itu, kata Argo Yuwono, pada pasal 6 diatur bahwa aksi menyampaikan pendapat di muka umum tidak boleh dilakukan jika berpotensi mengganggu ketertiban umum dan hak orang lain. Serta, mengganggu kesatuan dan dianggap rawan.

Selain itu, pelarangan dilakukan karena pada aksi massa sebelumnya di Gedung Bawaslu pada 21 dan 22 Mei lalu, akhirnya berakhir rusuh.

"Jadi meski disebut aksi super damai, tetap saja ada perusuhnya. Diskresi kepolisian berpotensi disalahgunakan. Jadi silakan halalbihalal tapi dilaksanakan di tempat yang lebih pantas, seperti di gedung atau di rumah masing-masing," tutur Argo Yuwono.

Halaman
1234
Editor: m nur huda
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved