Ngopi Pagi

FOKUS : Oposisi dan Rekonsiliasi

PERHATIAN masyarakat Indonesia tertuju pada Mahkamah Konstitusi yang menggelar sidang pembacaan putusan permohonan gugatan sengketa Pilpres 2019

FOKUS : Oposisi dan Rekonsiliasi
tribunjateng/bram
Iswidodo wartawan Tribunjateng.com 

Oleh Iswidodo

Wartawan Tribun Jateng

PERHATIAN masyarakat Indonesia tertuju pada Mahkamah Konstitusi yang menggelar sidang pembacaan putusan permohonan gugatan sengketa Pilpres 2019 oleh Tim Hukum Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga, Kamis 27 Juni. Tak heran demikian karena bisa jadi, hari ini adalah klimaks dari serentetan acara di MK terkait Pilpres.

Sidang ini juga disiarkan langsung oleh stasiun televisi. Sehingga masyarakat di Tanah Air bisa menyimak langsung jalannya sidang, serta dalil-dalil yang diajukan dan bantahan serta keputusannya. Putusan MK final dan mengikat. Artinya putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Maka tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Mengikat berarti putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi juga berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Apapun putusan MK harus ditaati masyarakat Indonesia.

MK menggelar sidang mulai pukul 12.30 hingga selesai, secara maraton, hanya jeda untuk waktu salat dan istirahat sebentar. Di luar gedung MK, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat ada massa melakukan unjuk rasa. Mereka menyampaikan aspirasi terkait sidang MK dan putusannya. Unjukrasa itu dijaga ketat oleh aparat TNI dan Polri.

Sejumlah amar putusan telah dibacakan Hakim MK, terkait gugatan Tim Hukum 02 antara lain ketidaknetralan aparat, dugaan pelanggaran terstruktur sistematis dan massif (TSM), dukungan kepala daerah, kehilangan suara di Situng KPU, ketidaknetralan pers, serta pelatihan saksi TKN.

MK tidak menemukan bukti yang meyakinkan dari Tim Hukum Prabowo-Sandiaga terkait tudingan ketidaknetralan aparat. Hakim juga menyatakan, tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno keliru mengadukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif ke Mahkamah Konstitusi. Karena kewenangan MK untuk memutus perselisihan suara dalam hasil pemilu. Sengketa pemilu yang berkait dengan TSM proses kewenangan untuk menyelesaikannya diberikan kepada Bawaslu.

Terkait masalah dukungan sejumlah kepala daerah, MK melihat terlebih dulu apakah dalil soal dukungan para kepala daerah tersebut ditangani atau tidak oleh lembaga lain. Menurut Mahkamah, hampir seluruh hal yang dipermasalahkan tim 02 merupakan kewenangan Bawaslu. TSM tidak terbukti dan dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Apapun putusan MK harus diterima secara ikhlas dan ditaati seluruh masyarakat Indonesia. Saatnya rekonsiliasi antara 01 dan 02 yang tentu saja diikuti oleh pendukungnya masing-masing sehingga terajut kembali Persatuan Indonesia.

Di sisi lain, energi pihak oposisi bisa digunakan untuk bersama-sama membangun bangsa, meski disampaikan melalui kritik dan pengawasan yang dilakukan, dalam kerangka membuat rakyat bangga akan Indonesia. Sudah berlalu dan harus diakhiri aksi mengolok-olok 01 maupun 02.

Mereka semua adalah putra terbaik bangsa, yang telah melalui banyak tahapan seleksi sedemikian ketat dan panjang hingga kemudian menjadi capres maupun cawapres. Siapapun pemenang Pilpres 2019 harus dihormati dan ditaati. Mereka adalah Presiden dan Wakil Presiden seluruh rakyat Indonesia. (*)

Penulis: iswidodo
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved