Gerindra Ajukan Satu Syarat Agar Rekonsiliasi Prabowo-Jokowi Bisa Terjadi

Dalam negara demokrasi idealnya menurut Maher pihak yang menang berada di pemerintahan, sementara yang kalah menjadi oposisi

Gerindra Ajukan Satu Syarat Agar Rekonsiliasi Prabowo-Jokowi Bisa Terjadi
KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO
Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Maruf Amin saat acara pengambilan nomor urut di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Jumat (21/9/2018). 

TRIBUNJATENG.COM - Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Maher Algadri mengatakan Calon Presiden Prabowo Subianto akan menolak adanya rekonsiliasi.

Penolakan tersebut bukan tanpa alasan dan memberikan satu syarat.

Maher mengatakan proses rekonsiliasi tak akan pernah terjadi jika kubu Capres Joko Widodo (Jokowi) membahas soal koalisi.

Seperti diketahui beberapa kubu Jokowi sempat menggelontorkan isu ajakan koalisi dari kubu Jokowi untuk Gerindra.

"Kalau saya bilang jangan (bertemu), proses demokrasi itu adalah pemilihan," ujar Maher di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis tengah malam, (27/6/2019).

Dalam negara demokrasi idealnya menurut Maher pihak yang menang berada di pemerintahan, sementara yang kalah menjadi oposisi.

Sehingga, ada check and balance dan menjalankan roda pemerintahan.

"Jadi yang kalah biar tetap kalah, yang menang, (tetap) menang. Biar yang kalah di luar menjadi oposisi, kalau enggak, bukan demokrasi. Masa semua pada kongko-kongko. Jangan, yang sehat dong. Selalu ada check and balance, jadi yang kuasa dikontrol oleh oposisi," katanya pada Tribunnews.

Apalagi menurutnya, Prabowo didukung oleh 45 persen pemilih di Indonesia. Jumlah tersebut bukan lah kecil. Amanat 45 persen pemilih tersebut yang harus tetap dijaga.

"Oposisi serius loh. 45 persen itu bukan kecil. Besar sekali, makanya, ini kan bukan masalah Prabowo atau apa, ini masalah 45 persen itu 70 juta lebih. Harus dihargai," katanya.

Terkait kabar adanya internal Gerindra yang menginginkan adanya rekonsiliasi dan masuk koalisi pemerintah,menurut Maher merupakan hal yang biasa di negera demokrasi.

"Dimana mana itu selalu ada yang pro kontra. Namanya negara demokrasi engga ada yang diberangus, oh, lo pro atau lo kontra. Lo pun bebas, loboleh kasih pendapat, engga ada yang menolak (melarang)," pungkasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Gerindra Tidak Ingin Rekonsiliasi Bila Jokowi Tawarkan Koalisi kepada Prabowo".

Editor: muslimah
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved