Pembiayaan Rumah Subsidi Dikurangi, Pengembang Perumahan Ingin Pemerintah Tambah Kuota

Program pembiayaan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) mengalami masalah dana talangan yang dikucurkan oleh pemerintah

Pembiayaan Rumah Subsidi Dikurangi, Pengembang Perumahan Ingin Pemerintah Tambah Kuota
Tribunjateng.com/Faizal Affan
Ketua Umum Apersi DPD Jateng DIY, Bayu Rama Djati saat menjelaskan mengenai kuota pembiayaan rumah KPR yang dikurangi pemerintah. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Program pembiayaan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) mengalami masalah dana talangan yang dikucurkan oleh pemerintah.

Masalah yang dimaksud adalah dana APBN senilai Rp 1 triliun yang diberikan kepada perbankan untuk membiayai perumahan masyarakat penghasilan rendah sudah mulai habis.

Sedangkan saat ini Jawa Tengah sedang gencar-gencarnya membangun perumahan-perumahan untuk masyarakat penghasilan rendah.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Apersi (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia) DPD Jateng DIY, Bayu Rama Djati.

Menurut Bayu, pada bulan Juni ini dana talangan dari pemerintah sudah mulai habis dan mengancam keberlangsungan pengembang perumahan masyarakat penghasilan rendah.

"Padahal program pemerintah sudah jelas 1 juta rumah untuk masyarakat penghasilan rendah. Namun karena adanya masalah ini, kami selaku asosiasi, pengembang, perbankan, dan konsumen jadi dirugikan," terangnya, Jumat (28/6).

Bayu melanjutkan, dampak yang paling dirasakan konsumen yakni tidak bisa melakukan tanda tangan akad kredit. Karena pembiayaan dari bank yang menyediakan KPR juga tidak ada.

"Kalaupun ada pasti bunganya untuk rumah komersil. Tentu akan sangat memberatkan konsumen yang penghasilannya tidak sampai Rp 3 juta per bulan," ucap Bayu.

Para pengembang perumahan saat ini juga kebingungan, karena pembangunan yang dilakukan terpaksa dihentikan sementara sampai ada jalan keluarnya.

"Jadi di sini yang dirugikan tidak hanya konsumen saja. Kami, pengembang, dan perbankan juga dirugikan. Karena tidak mungkin konsumen kami suruh untuk mengeluarkan biaya tambahan," jelasnya.

Informasi hampir habisnya dana talangan untuk perbankan didapat bayu dari bank yang menyediakan KPR dan Kementerian PU.

"Maka solusi jangka pendek yang bisa dilakukan yakni dengan mengambil titik tengah bunga antara rumah KPR dan komersial. Tapi kami tetap berharap kuota KPR rumah subsidi bisa ditambah. Karena tahun lalu persoalan seperti ini tidak terjadi," tutupnya. (afn)

Penulis: faisal affan
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved