Aturan PKL Kota Pekalongan Direvisi Tahun Ini, Satpol PP: Karena Sudah Tidak Relevan

Pemkot Pekalongan yang diwakili Satpol PP Kota Pekalongan, juga sudah mengajak perwakilan PKL untuk membahas revisi Perwali tersebut.

Aturan PKL Kota Pekalongan Direvisi Tahun Ini, Satpol PP: Karena Sudah Tidak Relevan
TRIBUN JATENG/BUDI SUSANTO
Pedagang Kaki Lima (PKL) mengelar lapaknya di Jalan Jawa, Pekalongan Barat, beberapa waktu lalu. 

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Pemkot Pekalongan bakal merevisi Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Pekalongan.

Pasalnya Perwali tersebut dirasa sudah tidak relevan diterapkan untuk menata kawasan perkotaan.

Dalam Perwali, terdapat 30 lokasi yang diizinkan pemerintah untuk berdagang para PKL.

Dimana sejumlah lokasi yang kini dianggap vital di Kota Batik, dalam Perwali tersebut diperbolehkan untuk berdagang.

Pemkot Pekalongan yang diwakili Satpol PP Kota Pekalongan, juga sudah mengajak perwakilan PKL untuk membahas revisi Perwali tersebut beberapa waktu lalu.

Dijelaskan Kepala Satpol PP Kota Pekalongan, Sri Budi Santosa, revisi Perwali ditargetkan selesai akhir tahun ini.

“Kami harap PKL dan Pemkot bisa bersinergi untuk mewujudkan Kota Pekalongan yang tertata. Revisi Perwali sedang dikerjakan dan ditargetkan akhir tahun ini dapat disahkan,” jelasnya, Senin (1/7/2019).

Dilanjutkannya, penambahan jumlah PKL mengakibatkan Perwali Nomor 12 Tahun 2006 perlu direvisi ulang.

“Beberapa waktu lalu, kami mengajak perwakilan PKL untuk mendengar aspirasi terkait perubahan Perwali tentang penataan dan pembinaan PKL di Kota Pekalongan,” imbuhnya. (Budi Susanto)

Penulis: budi susanto
Editor: deni setiawan
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved