BPJS Ketenagakerjaan, Disnakertrans, dan Kejaksaan, Lakukan Sinergi Tindak Pengusaha Bandel

"Berlangsungnya kegiatan FGD ini, bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa pengacara negara (JPN) ..

BPJS Ketenagakerjaan, Disnakertrans, dan Kejaksaan, Lakukan Sinergi Tindak Pengusaha Bandel
Tribunjateng.com/Desta Leila Kartika
Focus Group Discussion (FGD) BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda, dengan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kendal. Berlokasi di Hotel Marriot Yogyakarta, Kamis (27/6/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda dengan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kendal, mengadakan Focus Group Discussion (FGD) untuk peningkatan law enforcement pemberi kerja dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai UU 24 tahun 2011. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Marriot Yogyakarta, Kamis (27/6/2019).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kadisnaker Provinsi Jawa Tengah yang diwakili Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, Budi Prabawaningdyah, Kepala Kejaksanaan Negeri Kota Semarang yang diwakili Kasidatun Kajari Kota Semarang, Didik Sudarmadi, dan Kepala Kejaksaan Negeri Kendal, Yudi Hendarto.

Dalam sambutannya yang sekaligus membuka kegiatan FGD, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda, Suwilwan Rachmat mengatakan, kolaborasi penegakan kepatuhan antara tiga institusi untuk menegakkan dan menjamin hak-hak normatif tenaga kerja.

"Berlangsungnya kegiatan FGD ini, bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa pengacara negara (JPN) dalam bidang perdata dan tata usaha negara, untuk efektivitas penanganan masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun diluar pengadilan," ungkap Suwilwan Rachmat, pada Tribunjateng.com, Kamis (27/6/2019).

Adapun saat ini per Juni 2019, ada 534 badan usaha atau 6% dari badan usaha aktif yang macet membayar iuran dengan jumlah iuran dan denda sebesar Rp 29 miliar, yang tercatat di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Pemuda.

Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi terus diupayakan bersama aparat penegak hukum dalam hal ini Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah dan Kejaksaan, untuk menjamin hak-hak pekerja sesuai UU Ketenagakerjaan.

"Ketiga lembaga sepakat untuk melakukan Pengawasan Terpadu (Waspadu) Bersama, untuk memanggil pemberi kerja dan pengusaha yang tidak melaksanakan ketentuan normatif terkait jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, melakukan kunjungan lapangan untuk menindak pemberi kerja dan pengusaha yang tidak patuh sesuai ketentuan yang berlaku pada UU ketenagakerjaan," jelasnya.

Disnaker Provinsi Jawa Tengah dalam upaya menjamin hak-hak normatif pekerja dalam FGD disebutkan, Disnaker sudah memiliki program kerja untuk memanggil pemberi kerja yang menunggak iuran dan Perusahaan Daftar Sebagian (PDS).

Sebagai contoh dampak dari PDS tenaga kerja adalah musibah pabrik mancis (korek api gas) yang terbakar di Binjai, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.

Perusahaan tersebut teridentifikasi mendaftarkan sebagian pekerjanya (PDS TK) dalam program BPJS Ketenagakerjaan, sehingga tidak semua korban yang meninggal mendapat santunan kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan.

“Oleh sebab itu, Kajari siap memberikan pendampingan hukum untuk BPJSTK dalam peningkatan kepatuhan pemberi kerja atau pengusaha," pungkas Didik. (dta)

Penulis: Desta Leila Kartika
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved