Bawaslu Tolak Laporan Caleg Golkar Kabupaten Tegal Terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi KPU

Laporan Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari Partai Golkar Kabupaten Tegal, H Sururi ditolak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tegal.

Penulis: Akhtur Gumilang | Editor: muh radlis
IST
Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal Ikbal Faizal didampingi anggotanya Sri Anjarwati, Harpendi Dwi Pratiwi, Istibsaroh dan Buhori Muslim memimpin sidang dugaan pelanggaran administratif di Ruang Sidang Kantor Satpol PP Kabupaten Tegal, Rabu (26/6/2019) 

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Laporan Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari Partai Golkar Kabupaten Tegal, H Sururi ditolak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tegal.

Caleg nomor urut 1 Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Tegal IV meliputi Kecamatan Pangkah, Tarub, dan Kedungbanteng ini sebelumnya melaporkan KPU ke Bawaslu karena diduga melakukan pelanggaran administratif pada Pemilu 2019 lalu.

Namun setelah melalui serangkaian sidang, Bawaslu Kabupaten Tegal akhirnya memutuskan bahwa terlapor KPU Kabupaten Tegal tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu.

Sidang itu dipimpin Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal Ikbal Faizal didampingi anggotanya Sri Anjarwati, Harpendi Dwi Pratiwi, Istibsaroh dan Buhori Muslim di Ruang Sidang Kantor Satpol PP Kabupaten Tegal, Rabu (26/6/2019) lalu.

"Mengadili, menyatakan, menolak laporan pelapor, terlapor tidak terbukti melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme administrasi," kata Ikbal saat ditemui Tribunjateng.com, Selasa (2/7/2019).

Ikbal mengungkapkan, putusan itu atas laporan Nomor : 001/LP/ADM/BWSL.KAB.TEGAL/V/2019 dengan pelapor anggota masyarakat bernama H Sururi.

Dia juga merupakan Caleg Partai Golkar nomor urut 1 Dapil Kabupaten Tegal IV.

"KPU Kabupaten Tegal sudah melakukan verifikasi berkas persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Tegal sesuai dengan ketentuan," ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Tegal, Harpendi Dwi Pratiwi menegaskan, bahwa putusan ini diambil melalui majelis pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tegal yang ditandatangani lima orang anggota berdasarkan permohonan pelapor, jawaban terlapor, kesimpulan pelapor, dan terlapor.

Selain itu, kata dia, juga berdasarkan bukti-bukti yang diajukan termasuk keterangan para saksi dari pelapor maupun terlapor.

"Kepada para pihak apabila tidak menerima hasil putusan dapat mengajukan koreksi kepada Bawaslu RI," ujarnya.

Dia menambahkan, terkait laporan dugaan pidana yang dilayangkan pelapor yang sama, telah dilakukan klarifikasi oleh sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

"Namun setelah dilakukan pembahasan kedua, laporan itu dihentikan. Laporan dugaan tindak pidana juga dihentikan karena dinilai tidak memenuhi unsur," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, laporan dari calon anggota DPRD Kabupaten Tegal Dapil IV Partai Golkar, H Sururi itu terkait dugaan pelanggaran administrasi dan pidana memakai surat atau dokumen palsu.

Untuk dugaan pelanggaran pidana, terlapornya adalah Muhammad Bintang Adi Prajamuti yang merupakan caleg dari partai dan dapil sama yang telah ditetapkan KPU sebagai caleg terpilih. (Tribunjateng/gum).

Sumber: Tribun Jateng
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved