Bupati Pekalongan Lantik Pengurus Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan

Pengurus Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Kabupaten Pekalongan secara resmi dilantik.

Bupati Pekalongan Lantik Pengurus Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan
TRIBUN JATENG/INDRA DWI PURNOMO
Bupati Pekalongan Asip Kholbihi saat memberikan sambutan dalam pelantikan pengurus Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Kabupaten Pekalongan, Selasa (02/07/2019) 

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Pengurus Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Kabupaten Pekalongan secara resmi dilantik.     

Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Prof. DR. Ir. Saratri Wilonoyudho, M.Si disaksikan oleh Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, Wakil Bupati Pekalongan Arini Harimurti di aula lantai I Setda Kabupaten Pekalongan, Selasa (02/07/2019).

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pengurus yang dilantik.

Pelantikan tersebut, sebagai salah satu ikhtiar kita untuk bersama-sama mengatasi persoalan kependudukan khususnya yang ada di Kabupaten Pekalongan.

"Pemerintah tidak mungkin berdiri sendiri dan harus melibatkan banyak pihak seperti koalisi ini.

Oleh karena itu, saya yakin koalisi kependudukan dan pembangunan akan mampu mengemban tugas dengan baik sekaligus memberikan masukan yang konstuktif kepada pemerintah dalam mengambil langkah-langkah dalam mengurai masalah kependudukan," kata Bupati Pekalongan Asip Kholbihi.

Menurutnya, berdasarkan sumber data dari Proyeksi Penduduk Kabupaten Pekalongan, disebutkan bahwa pada tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan tercatat sebanyak 891.892, sedangkan tahun 2017 adalah 886.197.

Sehingga ada kenaikan sebesar 5.695 jiwa. Kenaikan ini diikuti dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 0,69 persen.

"Meskipun kondisi ini masih dibawah LPP Provinsi Jawa Tengah (0,71) namun apabila dibandingkan dengan LPP Kabupaten di wilayah Pantura (Brebes 0,41, Tegal 0,30, dan Pemalang 0,30), LPP Kabupaten Pekalongan masih cukup tinggi.

Untuk itu diperlukan upaya dan langkah konkrit menurunkan laju pertumbuhan dan meningkatkan kualitas penduduk," jelasnya.

Bupati mengungkapkan setidaknya melalui penyerasian kebijakan kependudukan dengan program pembangunan di segala bidang, baik aspek kuantitas, kualitas dan pengarahan mobilitas serta penyebaran penduduk, sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung di setiap wilayah.

Pihaknya juga menjelaskan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) menjadi tumpuan harapan, karena tidak saja bertujuan mengurangi jumlah kelahiran, namun juga bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia.

"Untuk itu, penduduk perlu diarahkan baik itu pertumbuhannya, penyebarannya, kesehatannya, ekonominya, bahkan keluarganya dengan tepat sesuai dengan arah pembangun itu sendiri," ungkap Bupati.

Asip berharap dengan terbentuknya Koalisi Kependudukan di Kabupaten Pekalongan, maka Pemerintah Daerah akan terbantu dalam mengarahkan kebijakan kependudukan dan KB.

Mengingat, tugas utama Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan adalah memberikan solusi kepada Pemerintah tentang pembangunan kependudukan melalui sumbangan pemikiran terutama dari pemikiran akademis. (Dro)

Penulis: Indra Dwi Purnomo
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved