Pemkab Batang Darurat Kearsipan, Disperpuska Batang Minta Semua OPD Bergerak

Kurangnya tingkat kepedulian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan arsip membuat kondisi Pemerintah Kabupaten Batang dalam posisi darurat

Pemkab Batang Darurat Kearsipan, Disperpuska Batang Minta Semua OPD Bergerak
TRIBUN JATENG/DINA INDRIANI
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Batang Rahmat Nurul Fadilah saat Bimbingan Teknis Otomasi Kearsipan di Batang Selasa ( 2/7/2019). 

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - Kurangnya tingkat kepedulian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan arsip membuat kondisi Pemerintah Kabupaten Batang dalam posisi darurat arsip.

Bahkan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpuska) Batang, Rakhmat Nurul Fadilah mengungkapkan Kabupaten Batang mendapatkan rangking nomor 4 terbawah.

"Potret sekarang kearsipan OPD sangat terbatas, kepedulian bisa dihitung dengan jari, bahkan berdasarkan rangking di Jawa Tengah Batang nomor empat dari bawah maka kita sampaikan darurat kearsipan," ujarnya saat Bimbingan Teknis Otomasi Kearsipan di Batang,Selasa ( 2/7/2019).

Menurutnya, posisi darurat arsip harus disikapi bersama dengan semua OPD, karena bukan semata - mata tanggungjawab Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) oleh Dinas Perpustakaa dan kerasipan, pasalnya semuanya punya arsip.

"LKD itu arsip statis, yang seharusnya semua OPD bergerak dalam pengelolaannya, dan yang terjadi sekarang tidak ada petugas kearsipan secara jelas, hanya diurusi di sekertariatan," jelasnya.

Oleh karenanya, melalui bimbingan teknis ini kita juga berharap ada kejelasan petugas kerasipan yang jelas dan siap menyusun arsip.

"Untuk keluar dari posisi darurat arsip, dan mempermudah dalam penyusunanya maka harus masuk dalam era digitalisasi.

Namun kita harus ada pondasinya terlebih dahulu seperti regulasi dan sumber daya manusianya," ujarnya.

Ia juga mengakui bahwa Kabupaten Batang kalah star dalam menindaklanjuti undang - undang nomor 43 tahun 2009 dalam bentuk peraturan daerah, sebagai dasar pijakan untuk menerbitkan regulasi pelaksanaan di lapangan.

"Kalau sudah ada regulasi perda akan lebih menguatkan lagi untuk menggerakan OPD, karena idealnya harus ada Perda, Peraturan Bupati dalam meningkatkan kualitas penyusunan arsip secara digitalisasi, karena kita menggunakan SiMARDi (Sistem Informasi Manajemen Arsip Dinamis untuk mempermudah penyusuanan arsip," pungkasnya.(din)

Penulis: dina indriani
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved