CATAT! KemenpanRB Segera Buka Penerimaan 250 Ribuan CPNS dan PPPK Tahun Ini, Kuota Difabel 2 Persen

Perekrutan untuk PPPK akan dilakukan pada Agustus 2019, sementara untuk penerimaan CPNS akan digelar Oktober 2019 mendatang.

CATAT! KemenpanRB Segera Buka Penerimaan 250 Ribuan CPNS dan PPPK Tahun Ini, Kuota Difabel 2 Persen
TRIBUN JATENG/EKA YULIANTI FAJLIN
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, membuka rangkaian acara Rakernas Apeksi dengan memukul gong sebagai tanda pembukaan, Rabu (3/6/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) akan membuka penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk formasi tenaga teknis non administrasi tahun ini.

Perekrutan untuk P3K akan dilakukan pada Agustus 2019, sementara untuk penerimaan CPNS akan digelar Oktober 2019 mendatang.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyatakan, total kebutuhan sebanyak 254,175 orang, dengan rincian kebutuhan pemerintah pusat sebanyak 46 ribuan dan pemerintah daerah sebanyak 207,748 orang.

"Dibagi untuk pusat 23,213 PNS, dan 23,212 PPPK. Untuk daerah PNS 62,326, kebutuhan PPPK guru dan tenaga kesehatan 145,424," kata Men PANRB, disela Rakernas Apeksi XIV di Hotel Po Semarang, Rabu (3/7/2019).

Lanjutnya, kebutuhan tersebut telah terpenuhi sebagian pada rekruitmen bulan Januari 2019 lalu pada penerimaan P3K fase pertama mencapai 51,293 peserta.

"Yang 150 ribuan untuk PPPK rekrutmen paling lambat 17 Agustus, sisanya rekruitmen PNS pada bulan Oktober. Melesetnya Minggu pertama bulan November," terangnya.

Syafrudin menyebut, rekruitmen CPNS dan PPPK sengaja dilakukan pada tri semester akhir tahun lantaran melihat kesanggupan APBD masing-masing daerah.

"Sesuai pesan Menkeu karena dananya ada pada bulan itu, maka bagi daerah supaya bisa menyesuaikan DAU APBD. Kemenkeu akan memback up juga," imbuhnya, dihadapan 98 wali kota anggota APEKSI.

Dia juga meminta kepada para wali kota untuk segera mengajukan formasi tenaga guru dan tenaga kesehatan.

Di samping itu, para wali kota juga diminta untuk mengalokasikan minimal dua persen dalam rekruitmen CPNS untuk peserta penyandang disabilitas.

"Bu Airin dan wali kota lainnya bisa mulai mengalokasikan minimal dua persen CPNS difabilitas, bisa sebagai tenaga teknis komputer itu banyak dari mereka ahli," bebernya.

Dia juga mengingatkan kepada para ASN untuk tidak terlibat kasus korupsi. Kebijakan punishment di lingkungannya telah melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi yang tersangkut korupsi.

"Kebijakan tegas punishment pada ASN, sudah ada PTDH 3.250 ASN terlibat korupsi, sisanya on proses, baik secara administrasi dan upaya hukum," tegasnya. (eyf)

Penulis: Eka Yulianti Fajlin
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved