Dewanto Leksono Luncurkan eTMMD, Akan Pangkas Jalur Birokrasi

Dewanto Leksono, Kepala Bidang (Kabid) Penataan dan Pengembangan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Semarang

Dewanto Leksono Luncurkan eTMMD, Akan Pangkas Jalur Birokrasi
TRIBUN JATENG/AMANDA RIZQYANA
Dewanto Leksono, Kepala Bidang (Kabid) Penataan dan Pengembangan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Semarang meluncurkan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) berbasis elektronik di Gedung Dharma Satya, Kantor Bupati Semarang pada Rabu (3/7/2019) siang 

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Dewanto Leksono, Kepala Bidang (Kabid) Penataan dan Pengembangan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Semarang meluncurkan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) berbasis elektronik di Gedung Dharma Satya, Kantor Bupati Semarang pada Rabu (3/7/2019) siang.

Dewanto memaparkan peluncuran eTMMD ialah sebagai sistem yang dibangun untuk proses pelaksanaan TMMD.

Pada tingkatan desa atau kecamatan, cukup memasukkan data terkait desa.

Dewanto menyatakan, sistem ini diharapkan dapat memangkas proses birokrasi pengajuan lokasi TMMD sehingga memangkas aturan birokrasi yang tadinya manual berupa proposal bertingkat dari kecamatan hingga tingkat kabupaten.

"Sistem ini juga bisa sebagai media pemberitaan dan menjadi sinergitas bagi dinas maupun instansi terkait dalam pelaksanaan TMMD di Kabupaten Semarang," ujarnya seusai acara.

Dewanto juga menyatakan, realisaan Bupati Semarang Nomosi eTMMD sesuai dengan Peraturr 38 Tahun 2019 Tentang Indikator Penentuan Lokasi dan Sinergitas Pelaksanaan Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kabupaten Semarang.

Terdapat sebelas poin dalam perwujudan eTMMD yakni outline berupa dasar hukum dan maksud dan pelaksanaan TMMD berupa membuka akses wilayah terisolir, akselerasi pembangunan di desa dengan jumlah individu miskin lebih dari 45%, akselerasi pembangunan di desa dengan jumlah bayi stuntung lebih dari 10%, akselerasi pembangunan desa yang terdampak bencana alam atau sosial dalam kurkun waktu dua tahun pasca bencana, akselerasi pembangunan desa rawan bencana alam maupun sosial, akselerasi pembangunan desa rawan pertahanan atau keamanan, akselerasi pembangunan desa yang berbatasan dengan kabupaten lain, dan akselerasi pembangunan desa permukman dan perumahan kumuh.

Selanjutnya tim asistensi eTMMD bertugas menerima usulan lokasi TMMD, memverifikasi usulan, melakukan penghitungan nilai atau bobot desa, melakukan perangkingan dan verifikasi lapangan, memberikan bahan pertimbangan kepada bupati dalam penetapan lokasi TMMD, sinkronisasi kegiatan, dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Untuk poin prioritas desa lokasi TMMD ialah desa yang jumlah individu miskin lebih dari 45%, desa yang terkena bencana alam dan atau bencana sosial, desa wilayah rawan bencana alam dan atau sosial, desa yang berbeatasan dengan kabupaten lain, desa yang memiliki pemukiman atau perumahan yang telah ditetapkan bupati, desa yang ditetapkan sebagai wilayah kejadian luar biasa (KLB) dan atau pernah terkena KLB, desa yang terkover kecamatan yang belum pernah memperoleh TMMD sekurang-kurangnya dua tahu, dan desa rawan yang ditinjau dari segi pertahanan maupun keamanan.

"Ada pula variabel penentuan lokasi TMMD yakni prioritas desa ditentukan sebagai lokasi TMMD pada tahun berikutnya dengan menghitung nilai bobot desa dan perhitungan nilai bobot desa ditentukan berdasarkan variabel kemiskinan berupa rumah tangga miskin dan jumlah rumah tinggal layak huni (RTLH) dengan basis data terpadu (BDT)," terang Dewanto.

Halaman
12
Penulis: amanda rizqyana
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved