Ngopi Pagi

FOKUS : Hutang Jokowi di Periode Kedua

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi yang menolak untuk mengabulkan seluruh permohonan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno

FOKUS : Hutang Jokowi di Periode Kedua
tribunjateng/cetak/grafis bram kusuma
Cecep Burdansyah wartawan /Tribun Jateng 

Oleh Cecep Burdansyah
Wartawan Tribun Jateng

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi yang menolak untuk mengabulkan seluruh permohonan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah mengakhiri sengketa pemilihan presiden. Dengan putusan tersebut, Ir Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin dihadapkan pada tugas yang tidak ringan dalam mengelola negara, terutama di era yang sarat persaingan global.

Untuk memenangkan persaingan tersebut, Jokowi dan Maruf Amin tentu harus mempunyai the dream team di kabinetnya. Tim tersebut harus orang-orang pilihan yang mempunyai visi masa depan serta mampu menyusun program kerja yang executable.

Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla di periode pertama memang bisa dikatakan sudah berhasil dalam membangun infrastruktur, seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan proyek energi seperti listrik dan gas.

Namun harus diakui dalam sektor sumber daya manusia masih sangat lemah, bahkan tidak tampak sama sekali road mapnya. Salah satu indikatornya misalnya semrawutnya proses penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Sistem zonasi yang dibuat oleh Menteri Pendidikan sama sekali tidak menjawab persoalan bagaimana mengatasi masalah penerimaan siswa baru. Prihatinnya, Jokowi sebagai presiden seakan tidak mau tahu dengan masalah PPDB ini.

Pembangunan infrastrukrur memang sangat penting untuk meningkatkan daya saing global, tapi pembangunan sumber daya manusia sangat vital bagi sebuah negara maju. Untuk menakar sejauhmana kualitas sumber daya manusia Indonesia sebetulnya cukup mudah.

Dengan masih banyaknya warga yang percaya pada kabar bohong alias hoaks, bahkan akhirnya harus berhadapan dengan hukum, menunjukkan bahwa kualitas SDM kita sangat buruk. Begitu pula masih banyaknya pejabat dan politikus, bahkan apparat penegak hokum diringkus KPK karena korupsi.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini justru bakal berimbas pada negara dan sosok presiden sendiri. Kebencian yang panjang para pendukung calon presiden dalam pemilihan presiden merupakan realitas dari buah yang ditanam oleh pemerintah sendiri, yaitu abai dalam membangun sumber daya manusia secara terencana. Akibat lebih jauhnya adalah membangkang terhadap peraturan perundangan, bahkan konstitusi.

Dari perspektif inilah Jokowi harus segera membangun tim kabinet yang fokus pada perbaikan sumber daya manusia. Posisi menteri pendidikan tidak layak untuk dijadikan jabatan hadiah bagi partai politik atau kekuatan organisasi massa, tapi harus dipegang oleh orang-orang yang paham mengenai pendidikan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka Panjang. Maka sudah seharusnya Jokowi mempercayakan posisi menteri pendidikan kepada seorang profesional di bidang Pendidikan.

Begitu juga posisi yang sangat sulit dari sisi teknis dan perlu high knowledge, seperti menteri perhubungan, energi, pekerjaan umum, kelautan, kehutanan, pertanian, politik dan keamanan, hukum, jangan sampai dijadikan jabatan-jabatan hadiah bagi partai koalisi. Rakyat akan menilai sejauhmana Jokowi bisa mandiri dalam mengeksekusi hak prerogratifnya.

Jika masih banyak didominasi oleh tokoh partai koalisi, berarti presiden masih menanggung hutang budi yang harus dibayar oleh kursi menteri. Jika ini yang terjadi, setidaknya Jokowi dan Maruf harus ingat bahwa yang memilih mereka adalah rakyat, bukan politikus yang bernaung di partai koalisi, sedangkan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Jokowi harus merasa berhutang pada rakyat karena janjinya di periode pertama dan kedua adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ingatlah dengan janji revolusi mental.*

Penulis: cecep burdansyah
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved