Imbas Sengketa Pilpres, Pembacaan Nama Caleg DPRD Sragen Terpilih Ditunda

Imbas sengketa pilpres, pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sragen ditunda.

Imbas Sengketa Pilpres, Pembacaan Nama Caleg DPRD Sragen Terpilih Ditunda
GRAFIS/TRIBUN PEKANBARU
Ilustrasi 

TRIBUNJATENG.COM, SRAGEN - Imbas sengketa pilpres, pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sragen ditunda.

Divisi Hukum KPU Sragen Suwarsono mengatakan penundaan dikarenakan surat resmi dari Mahkamah Konstitusi terkait perkara konstitusi dan turunan prosesnya ke KPU RI belum turun.

"Terkait dengan hari ini ada 15 Kabupaten Kota yang melaksanakan rekapitulasi pleno penetapan kursi dan DPR terpilih dan tertunda," ujar Suwarsono, Rabu (3/7/2019).

Suwarsono mengatakan penundaan tersebut hingga batas waktu yang belum ditentukan. "Kami tetap menunggu surat resmi dari KPU RI, baru kami melakukan pleno," lanjutnya.

Suwarsono mengatakan, pihaknya sudah siap dan tidak ada masalah dengan apa saja yang dibutuhkan di pleno rekapitulasi perolehan kursi dan calon DPR terpilih yang seharusnya terselenggara hari ini.

Dirinya juga mengatakan penundaan disinyalir ada dua partai politik yang statusnya masih belum jelas, sehingga Mahkamah Konstitusi belum berani memberikan surat kepada KPU RI.

"Karena masalah tersebut sehingga berimplikasi dengan rencana kita dan berimplikasi juga terhadap proses hukum, maka kami tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," paparnya.

Pihaknya juga diminta KPU provinsi untuk sangat hati-hati terkait dengan penetapan yang seharusnya terselenggara hari ini dan selanjutnya.

Sementara itu, Ketua KPU Sragen Minarso mengatakan KPU telah menjalankan jadwal sesuai dengan PKPU yang telah berlaku.

Minarso mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan hingga pukul 07.00 dan belum ada keputusan dari KPU RI. "Kami terus melihat perkembangannya sampai tadi pagi belum ada kepastian," terangnya.

Minarso mengatakan menurut penjadwalan, pada 1 Juli surat dari Mahkamah Konstitusi seharusnya sudah di serahkan ke KPU RI namun hingga sekarang belum dikeluarkan.

"Kita memang harus mencermati PKPU tetapi juga harus melihat situasi dan kondisi terkait dengan keputusan yang berada di Mahkamah Konstitusi," ujar dia.

"Sampai kapan kita juga tidak tahu, kami tetap menunggu perintah dari KPU RI, bisa lusa, bisa minggu depan, bisa juga besok," pungkasnya. (uti)

Penulis: Mahfira Putri Maulani
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved