OPINI Ilham Akbar : Saatnya Memperkuat Kembali Hubungan Trikotomi

Oleh: Ilham Akbar

Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Serang Raya

Hubungan trikotomi adalah hubungan yang bertolak belakang antara tiga pihak. Hubungan trikotomi melibatkan pemerintah, pers, dan masyarakat. Ketiga pihak ini tidak pernah mencapai sepakat karena perbedaan kepentingan masing-masing pihak.

Hal demikian bisa dimaklumi karena ketiganya mempunyai tuntutan yang berbeda ketika menghadapi suatu persoalan. Pemerintah, misalnya, biasa memposisikan diri sebagai pihak yang paling berkuasa dan menentukan atas masyarakat dan pers (Nurudin 2015: 90-91). Sedangkan pers, terkadang memposisikan diri sebagai pihak yang ingin melampiaskan kebebasannya dalam menyampaikan informasi. Sementara masyarakat, adalah pihak yang selalu memposisikan diri untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara. 

Namun, di samping perbedaan tersebut, hubungan trikotomi sangat diharuskan sejalan. Terlebih lagi, hubungan trikotomi sering kali mengalami suatu konflik ketika di dalam negeri tersebut sedang berada di tahun politik. Seperti yang terjadi belum lama ini, di mana setiap dilaksanakannya pemilu, terjadi gap antara pemerintah, pers, dan masyarakat. Dalam pesta demokrasi itu, pemerintah menjadi pihak yang berkuasa untuk memobilisasi masyarakat menggunakan hak pilihnya. Sedangkan pers, diharapkan ada di posisi netral dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dan masayarakat sendiri, menjadi pihak yang selalu fanatik terhadap pandangan politiknya. 

Kendati demikian, seharusnya, hal tersebut sudah tidak berlaku lagi karena perhelatan lima tahunan itu sudah rampung selah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Jokowi dan Ma’ruf Amin sebagai pemenang pemilu dan menjadi presiden serta wakil presiden periode 2019-2024. Itu sebabnya, hubungan trikotomi yang selama ini dirusak oleh polarisasi politik harusnya menguat lagi.

Mengutamakan Rasionalitas

Aristoteles berpendapat, manusia adalah baik dari segi moral. Jika selalu mengadakan pilihan-pilihan rasional yang tepat dalam perbuatan moralnya dan mencapai keunggulan dalam penalaran intelektual, maka orang seperti itu adalah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan (Vardiansyah, 2008: 101). Pendapat Aristoteles sepatutnya diterapkan ketiga pihak trikotomi dalam menanggapi persoalan bersama yang muncul. Rasionalitas merupakan satu cara yang paling efektif membuat pemerintah, pers, dan masyarakat tidak terlibat konflik kepentingan.

Oleh karena itu, baik pemerintah, pers, maupun masyarakat harus saling mengutamakan rasionalitas dalam menjalankan perannya masing-masing. Misalnya ketika pemerintah merumuskan suatu kebijakan, hal yang harus dipikirkan adalah mendorong agar kebijakan tersebut bisa diterima seluruh masyarakat. Tujuannya, lewat kebijakan tersebut, kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. 

Namun demikian, dalam membuat kebijakan, pemerintah seringkali tidak bisa memuaskan keinginan masyarakat. Contohnya saja mengenai persoalan infrastruktur. Tidak jarang, pemerintah masih diprotes masyarakat karena kebijakan yang disusun kurang mengutamakan rasionalitas. Ini terlihat dari pembangunan jalan tol yang ditargetkan sampai 1.845 km selesai akhir 2019. Di satu sisi, kebijakan ini memang unggul untuk mendorong kelancaran transportasi agar terhindar dari kemacetan. Tetapi, di sisi lain, dampak negatif karena membuat industri UKM (Usaha Kecil dan Menengah) di jalur konvensional sepi pembeli.

Begitu pun pers, terkadang, pers tidak bisa mengutamakan rasionalitas dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Tidak jarang, berita yang disajikan surat kabar, media online, ataupun televisi, hanya mengutip peristiwa yang sedang viral di media sosial. Alih-alih menjalankan perannya sebagai kontrol sosial, pers justru hanya menjadi lembaga yang selalu mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya lewat materi berita yang dipilih.

Begitu juga masyarakat. Saat ini, masyarakat mudah menjadi sasaran polarisasi politik yang berujung pada konflik internal masyarakat. Ini terlihat dari ruang publik yang selalu dipenuhi fanatisme politik masyarakat yang sudah tidak bisa dibendung. Sebagai pilar utama demokrasi, sudah saatnya masyarakat menggunakan rasionalitas dan tidak membiarkan diri mudah dipengaruhi propaganda maupun agitasi yang dilakukan elite politik.

Jangan Lupakan Etika

Dalam memperkuat hubungan trikotomi, rasionalitas bukan satu-satunya hal utama. Etika dalam menjalankan peran masing-masing pihak juga harus dikedepankan. Misalnya, ketika membuat kebijakan, pemerintah jangan hanya mengutamakan kaum mayoritas tetapi juga harus mempunyai etika ataupun kesadaran yang baik, agar kebijakan tersebut juga mengayomi minoritas.

Sementara pers, juga harus selalu mengutamakan kode etik jurnalistik dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Sisi bisnis bukanlah satu-satunya tujuan utama. Begitu pun masyarakat, harus mengutamakan etika dalam menyampaikan pendapat dan harus menjadi pihak yang menjunjung tinggi kebenaran atas informasi yang dibagikan, terutama di media sosial. 

Apabila rasionalitas dan etika ini diutamakan trikotomi dalam menjalankan peran masing-masing maka demokrasi di Indonesia dipastikan semakin baik. Oleh karena itu, hubungan trikotomi tersebut harus saling menguatkan satu sama lain agar negeri ini tidak terus menerus digoncang polarisasi politik. (*)