300 Keluarga di Tegal Mundur, Malu Rumah Dilabeli Keluarga Miskin dengan Tulisan dan Doa Seperti Ini

Dengan terpampangnya label tulisan itu, para penerima BPNT-PKH mengaku malu jika disebut sebagai penduduk miskin

300 Keluarga di Tegal Mundur, Malu Rumah Dilabeli Keluarga Miskin dengan Tulisan dan Doa Seperti Ini
Tribunjateng.com/Akhtur Gumilang
Tim pendamping KPM-PKH di Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal usai memberi label "keluarga miskin", Jumat (5/7/2019) kemarin. 

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Merasa malu karena dilabeli sebagai keluarga miskin, 300 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan lebaksiu, Kabupaten tegal, Jawa Tengah, mengundurkan diri dari program itu.

Mereka mundur karena malu rumahnya dipasangi label bertuliskan, "Keluarga Miskin atau Sangat Miskin Penerima Bantuan BPPNT - PKH. YAA ALLAH Sejahterakanlah saudara kami yang miskin ini. Tapi apabila mereka berpura pura miskin Maka Azabmu sangatlah Pedih".

Dengan terpampangnya label tulisan itu, para penerima BPNT-PKH mengaku malu jika disebut sebagai penduduk miskin.

"Rumahnya sudah bagus-bagus, sudah mampu. Sehingga malu kalau dinyatakan miskin," ucap Koordinator Pendamping PKH Kecamatan lebaksiu, Heri Budianto kepada Tribunjateng.com, Sabtu (6/7/2019)

Heri, sapaannya mengatakan, pihaknya sebelumnya telah melakukan sosialisasi mengenai wacana penyemprotan label "Keluarga Miskin" di dinding depan rumah penerima bantuan PKH.

"Proses labelisasi kami jalankan pada 1- 5 Juli 2019 ini. Saat ini masih berjalan penyemprotan di 3 desa lagi," sambung Heri.

Untuk sementara, ada 300 penerima manfaat menyatakan mundur.

Mereka yang malu karena dilabeli keluarga miskin berasal dari 12 desa di Kecamatan Lebaksiu.

Di Kecamatan Lebaksiu sendiri ada sebanyak 3558 KPM penerima manfaat program bantuan dari Pemerintah itu.

Meski berkurang 300 KPM karena malu dilabeli keluarga miskin, dia menyebut penyemprotan label di rumah penerima program itu tetap bertambah.

"Jika ingin keluar dari PKH karena malu, penerima manfaat harus mundur atas kemauan sendiri. Bisa juga dikeluarkan dari daftar penerima melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musydes)," tegas dia. (Tribunjateng/gum)

Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved