Warga Pekalongan Tanya Penanganan Anak Punk, Penegak Hukum: Masih Anak-anak Nanti Kena HAM

Keberadaan anak punk dikeluhkan oleh warga di Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Warga Pekalongan Tanya Penanganan Anak Punk, Penegak Hukum: Masih Anak-anak Nanti Kena HAM
Istimewa
Bupati Pekalongan Asip Kholbihi saat memberikan sambutan di Sosialisasi Peraturan Perlindungan Anak yang digelar Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Bisri Romly dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di Gedung NU Pekalongan, Sabtu (6/7/2019) kemarin. 

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Keberadaan anak punk dikeluhkan oleh warga di Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Keluhan itu disampaikan oleh Masyur (47) salah satu tokoh masyarakat di desa setempat saat mengikuti, Sosialisasi Peraturan Perlindungan Anak yang digelar Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Bisri Romly dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di Gedung NU Pekalongan, Sabtu (6/7/2019) kemarin.

"Apakah ada peran pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan anak punk. Sebab ketika saya tanya kenapa aparat penegak hukum belum bertindak kepada mereka, disampaikan alasan lantaran anak punk masih tergolong anak-anak. Nanti kena HAM," katanya.

Kisah Audrey Yu, Pernah Ditolak Masuk TNI Lalu Bekerja di NASA

Padahal, berbagai langkah dialogis untuk mengatasi persoalan anak punk di desanya sudah dilakukan.

Namun, justru ancaman yang dia peroleh dari anak punk tersebut.

"Kapan anakmu kena nantinya," ucap dia menirukan nada ancaman yang didapatkannya.

Menanggapi persoalan itu, Kabid Perlindungan Anak Kelompok minoritas pada Asisten Deputi Khusus di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nanang A Rahman menyampaikan, apa yang dilakukan oleh salah satu tokoh masyarakat tersebut sudah benar.

Hanya saja, intervensi dari berbagai pihak terutama pihak yang berwenang dinilainya masih kurang.

Sehubungan dengan adanya ancaman hal demikian masuk wilayah lain. Dimana ada peraturan tersendiri yang dapat memproses persoalan tersebut.

Sementara itu, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi yang berkesempatan hadir dalam acara itu menyampaikan, Pemkab Pekalongan sudah punya peta jalan dalam membangun kota layak anak.

Bahkan, sejumlah penghargaan sebagai kota layak anak sudah diperolehnya mulai dari tingkat pratama hingga madya.

"Berkaitan dengan persoalan anak punk, dirinya sudah memerintahkan dinas terkait untuk mengatasi persoalan itu.

Kecelakaan di Tawangmangu Karanganyar, Minibus Elf Diduga Rem Blong Tabrak Bus Pariwisata

Salah satu langkah dari pemerintah daerah untuk membangun akidah anak sejak dini adalah memasukkan program meningkatkan akidah dengan membaca risalah awal sebelum memulai belajar," ujarnya.

Terpisah, Anggota Komisi VIII DPR RI Bisri Romly, mengatakan, sebagai anggota DPR RI memiliki kewajiban konstitusi menyapa konstituen dengan berbagai program.

Salah satu program yang kita bawa adalah sosialisasi peraturan perlindungan anak bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak. (dro)

Penulis: Indra Dwi Purnomo
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved