Warga Prampelan Demak Laporkan Dugaan Pungli PTSL dan Siltap, Kasi Intel Kejari Tak Mau Dikonfirmasi

18 warga Desa Prampelan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, memenuhi undangan Kejaksaan Negeri Demak terkait pelaporan kasus pungli pada pendaftaran

Warga Prampelan Demak Laporkan Dugaan Pungli PTSL dan Siltap, Kasi Intel Kejari Tak Mau Dikonfirmasi
TRIBUN JATENG/MOCH SAIFUDIN
Warga memenuhi undangan di Kejaksaan Negeri Demak, Senin (8/7/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, DEMAK - 18 warga Desa Prampelan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, memenuhi undangan Kejaksaan Negeri Demak terkait pelaporan kasus pungli pada pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dan Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat desa Prampelan.

18 warga tersebut memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Demak setelah sekira 3 bulan melapor.

Adapun 18 warga tersebut dimintai klarifikasi terkait pelaporan atas kasus tersebut oleh Kejaksaan Negeri Demak.

"Warga dikenakan biaya Rp 500 ribu, Rp 800 ribu, ada juga yang satu juta untuk yang bertempat tinggal luar kota.

Itu pun sampai hari ini belum jadi sertifikatnya," terang Saifudin, warga Prampelan, Senin (8/7/2019)

Menurutnya, hal tersebut sudah menyalahi aturan menteri yang dalam pembuatannya seharusnya dikenakan hanya Rp 150 ribu untuk Pulau Jawa dan Bali.

Saifudin, yang juga anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut menyebut, sekira 830 warga yang yang mengajukan PTSL/prona dan hanya sebagian yang sudah jadi.

Adapun progam PTSL tersebut ia menyebut sejak 2018 awal lalu.

"Tahap satu sekitar 400 warga yang sudah.

Tahap dua 150.

Halaman
12
Penulis: Moch Saifudin
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved