Jokowi Tegur Empat Menteri Terkait Lamban Urus Perizinan Investasi dan Terkait Impor

Mereka adalah Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Energi dan

Jokowi Tegur Empat Menteri Terkait Lamban Urus Perizinan Investasi dan Terkait Impor
instagram.com/jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjalan di atas karpet merah di panggung dan melewati deretan bendera negara G20 di INTEX Osaka. 

BOGOR, TRIBUN - Presiden Joko Widodo menegur empat orang menterinya dalam sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Senin (8/7). Mereka adalah Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan serta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

Siti Nurbaya dan Sofyan Djalil diperingatkan berkaitan dengan investasi yang masih terhambat. Banyak keluhan karena permasalahan perizinan di lapangan. Adapun Ignatius Jonan dan Rini Soemarno ditegur terkait tingginya impor migas.

Awalnya, Jokowi mengingatkan seluruh menteri yang hadir dalam rapat tersebut untuk mempermudah proses perizinan agar para investor berbodong-bondong menanamkan investasinya.

"Mungkin sudah berapa puluh kali kita sampaikan. Investasi yang berkaitan dengan ekspor, berkaitan dengan barang-barang substitusi impor, tutup mata, berikan izin secepat-cepatnya. Tapi kejadian di lapangan tidak seperti itu," kata Jokowi saat membuka rapat.

Jokowi lalu menyinggung soal proses perizinan yang berada di bawah Kementerian Kehutanan. "Dari kementerian kehutanan misalnya masih lama, ini urusan lahan. Ini Pak Wapres biar bercerita mengenai petrochemical yang kita perlukan tapi sudah berhenti setahun lebih, gara-gara yang berkaitan dengan lahan. Urusan kecil tapi ya ini menghambat," kata dia.

Jokowi menceritakan pengalamannya melakukan kunjungan kerja ke Manado, Sulawesi Utara, Kamis pada pekan lalu. Menurut dia, pengusaha yang sudah berbondong-bondong mengurus perizinan untuk mendirikan hotel di Sulawesi.

Sebab, wisatawan baik lokal dan mancanegara terus berdatangan untuk menikmati keindahan di Sulut. Namun, perizinan ini terhambat di Kementerian ATR/BPN.

"Kita kurang hotel. Hotel sudah berbondong-bondong mau bikin, urusan yang berkaitan dengan tata ruang sebetulnya dari menteri BPN bisa menyelesaikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang memang harus itu dilakukan," kata dia.

Presiden mengingatkan jajarannya agar tidak terbelit dengan rutinitas. Namun, ia berpesan agar seluruh kementerian dan lembaga berani melihat masalah dan tantangan yang real di lapangan. "Saya kira kerja yang terintegrasi, kerja tim antar-kementerian ini yang harus didahulukan."

Teguran Jokowi untuk Jonan dan Rini karena impor yang tinggi di sektor minyak dan gas. Neraca Perdagangan nilai impor Januari-Mei turun mencapai 9,2 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun, Jokowi menilai angka tersebut belum memuaskan karena nilai impor masih tinggi.

Halaman
1234
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved