Kabupaten Pekalongan Segera Miliki Perda Perlindungan Hak Disabilitas, Saat Ini Masih Dibahas Dewan

DPRD Kabupaten Pekalongan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Kabupaten Pekalongan Segera Miliki Perda Perlindungan Hak Disabilitas, Saat Ini Masih Dibahas Dewan
TRIBUN JATENG/INDRA DWI PURNOMO
DPRD Kabupaten Pekalongan membahas Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, di Ruang Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan, Selasa (9/7/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - DPRD Kabupaten Pekalongan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Dalam rapat tersebut, DPRD Kabupaten Pekalongan diwakili Komisi B dan D bersama OPD terkait termasuk pihak ketiga dari akademik yaitu Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto membahas Raperda tersebut di Ruang Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan, Selasa (9/7/2019).

Adapun dasar hukum pembuatan Raperda adalah UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Lalu UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konversi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Pimpinan rapat, Dodie Prasetyo mengatakan, titik tolak pembuatan Raperda karena selama ini hak-hak disabilitas kurang terpenuhi.

Seperti di pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik.

"Kami berharap adanya Perda ini bisa membackup tentang hak-hak disabilitas, minimal fokus dengan target di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik bisa dipenuhi pemerintah," kata Dodie kepada Tribunjateng.com.

Dodie menjelaskan, sekolah berkebutuhan khusus di Kabupaten Pekalongan masih satu sekolah dan hanya untuk jenjang pendidikan dari SD, SMP, dan SMA.

"Walaupun sekolahnya sudah gratis tetapi persoalannya datang dari biaya yang tinggi untuk pengasuh atau pengantar orang berkebutuhan khusus tersebut," ujarnya.

Selain itu, kesetaraan di sosial belum ada penyetaraan, masih banyak orang disabilitas mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang normal.

Halaman
12
Penulis: Indra Dwi Purnomo
Editor: deni setiawan
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved