Enyahkan Asap Rokok, Dinkes Jateng Sosialisasikan Pergub Jateng Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Implementasikan salah satu fokus Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Jawa Tengah, yakni "Enyahkan Asap Rokok", Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Penulis: Idayatul Rohmah | Editor: muh radlis
TRIBUN JATENG/IDAYATUL ROHMAH
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bersama instansi terkait dalam acara sosialisasi Pergub Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Hotel Chanti Semarang, Kamis (11/7/2019). TRIBUN JATENG/IDAYATUL ROHMAH 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Implementasikan salah satu fokus Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Jawa Tengah, yakni "Enyahkan Asap Rokok", Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menggelar sosialisasi Pergub Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Hotel Chanti Semarang, Kamis (11/7/2019).

Peserta sosialisasi melibatkan instansi terkait, di antaranya OPD Prov Jateng, Ormas, Organisasi Profesi Kesehatan, Perguruan Tinggi dan Lintas Program Dinkes Jateng.

Kabid Kesmas Dinkes Prov Jateng dr. Wahyu Setianingsih, M.Kes (Epid) yang saat itu mewakili Kadinkes Jateng, dr. Yulianto Prabowo M.Kes menuturkan, kegiatan dilaksanakan untuk mensosialisasikan Peraturan Gubernur Jateng (Pergub) nomor 3 tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Menurutnya, Pergub Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditandatangani oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pada tanggal 21 Februari 2019 lalu itu perlu disosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat.

"Ini sebagai tahap awal, karena (Pergub) baru. Tujuan kami sosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat agar bisa diterapkan di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok," jelasnya.

Menurutnya, sosialisasi penting dilakukan mengingat penyakit yang muncul saat ini bukan hanya penyakit menular.

Justru, lanjutnya, penyakit paling dominan adalah penyakit tidak menular dan diantaranya disebabkan karena paparan asap rokok.

"Kita sudah beralih ke penyakit tidak menular dan sebagian besar penyakit tidak menular ini disebabkan oleh perilaku tidak sehat. Di antaranya yang terbesar adalah akibat rokok atau penyakit yang disebabkan oleh asap rokok. Jadi baik perokok aktif maupun pasif sama resikonya terkena penyakit tidak menular itu," jelas dr. Wahyu.

Terkait Pergub, lanjutnya, belum ada sanksi yang disebutkan untuk yang melanggar kebijakan kawasan tanpa rokok.

Namun di daerah, lanjutnya, sudah ada beberapa Kabupaten/Kota yang menerapkan regulasi terkait kawasan tanpa rokok ini.

"Kabupaten/kota sudah ada beberapa yang justru sudah mengeluarkan Perda (Peraturan Daerah) Kawasan Tanpa Rokok. Kita memang agak ketinggalan dengan kabupaten/kota. Jadi sudah ada 18 kabupaten/kota itu sudah mengeluarkan regulasi Kawasan Tanpa Rokok baik berupa Perda maupun Perbub/Perwal," paparnya.

Sementara itu, terkait KTR ini, dr. Wahyu menyebut ada 9 tatanan yang harus bisa bebas asap rokok.

Di antaranya adalah di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat bermain anak, sarana olahraga, tempat ibadah, tempat kerja, angkutan umum, tempat umum.

"Fasilitas layanan kesehatan memang harus bebas rokok, asap rokok dan produknya. Di area pendidikan sekarang tidak boleh. Guru tidak boleh karena itu akan mengajari murid-muridnya untuk ikut merokok. Ini juga bahaya untuk anak remaja yang mulai coba-coba. Sayang sekali kalau penyebabnya adalah guru," terangnya.

Sementara untuk kawasan umum, menurutnya banyak orang beraktivitas sehingga jika tidak dilindungi dapat beresiko sakit karena terpapar asap rokok orang lain.

"Pergub ini untuk melindungi masyarakat luas dari dampak asap rokok," tukasnya. (Idy)

Sumber: Tribun Jateng
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved