Di Jateng, Suparno Pesimis Penerimaan Pajak Tahun Ini Bisa Dua Persen Lebih, Berikut Alasannya

Melihat industri rokok yang belum berkembang, kalaupun tumbuh paling di angka sekitar 1 hingga dua persen dari tahun lalu.

Di Jateng, Suparno Pesimis Penerimaan Pajak Tahun Ini Bisa Dua Persen Lebih, Berikut Alasannya
TRIBUN JATENG/RIVAL ALMANAF
Perwakilan dari salah satu kantor pajak di Jateng menampilkan tari kreasi dalam perayaan hari pajak di GOR Kodam IV Diponegoro, Jumat (12/7/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng 1 memperoleh realisasi penerimaan pajak sebesar 40 persen dari total Rp 31,8 triliun target yang dibebankan pada tahun ini.

Penerimaan di semester pertama itu memang belum maksimal.

Masih harus mengejar 60 persen target di semester kedua ini.

Kepala Kanwil DJP Jateng 1, Suparno menjelaskan, dari sisi pertumbuhan penerimaan tahun ini di periode yang sama juga masih minus 2,5 persen jika dibanding tahun lalu.

"Kenapa? Karena kekuatan Jateng 1 berada di Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Nanti kalau PPN akhir bulan ini masuk, kami rasa pasti bisa tumbuh," terang Suparno, Jumat (12/7/2019).

Meski demikian, saat ditemui dalam perayaan hari pajak di GOR Kodam IV Diponegoro, ia tidak yakin pertumbuhan penerimaan pajak tahun ini bisa di atas dua persen.

Hal itu menurutnya dipengaruhi oleh kinerja industri rokok sebagai penyumbang PPN terbesar di wilayah Jateng 1.

"Melihat industri rokok yang belum berkembang, kalaupun tumbuh paling di angka sekitar 1 hingga dua persen dari tahun lalu. Ya tidak apa-apa, yang penting tumbuh dahulu," tegasnya.

Untuk itu dalam Hari Pajak pada 14 Juli mendatang, ia mengusung tema reformasi perpajakan.

Dengan adanya perubahan di bidang organisasi dan birokrasi, ia berharap jumlah pembayar pajak bisa meningkat.

Perubahan yang paling terlihat nantinya adalah tarif PPH badan hukum dengan subjek perusahaan luar negeri.

"Tarif agar bisa kompetitif dengan negara tetangga seperti Malaysia makan nanti akan turun dari 25 persen ke level 20 persen. Tapi itu masih dinamis belum pasti yang jelas reformasi perpajakan dari sisi proses bisnis sudah kami lakukan tapi kalau UU nya kami masih menunggu," imbuhnya.

Dengan begitu, ia berharap jumlah pembayar pajak badan bisa meningkat dengan tarif yang turun.

Karena menurutnya, 25 persen dirasa terlalu tinggu jika dibanding dengan negara tetangga. (Rival Almanaf)

Penulis: rival al-manaf
Editor: deni setiawan
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved