Warga Kemijen Semarang Tak Bisa Balik Nama Sertifikat Tanahnya dan Tak Bisa Jadi Agunan Pinjaman

Warga Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang mempertanyakan legalitas sertifikat tanah mereka.

Warga Kemijen Semarang Tak Bisa Balik Nama Sertifikat Tanahnya dan Tak Bisa Jadi Agunan Pinjaman
TRIBUN JATENG/JAMAL A ANSHR
Warga Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang menunjukkan dokumen sertifikat tanah, Jumat (12/7/2019) 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Warga Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang mempertanyakan legalitas sertifikat tanah mereka.

Terhitung sejak awal 2018 lalu, warga tidak bisa melakukan balik nama ketika jual beli tanah.

Sertifikat tanah yang dikantongi warga juga tidak bisa digunakan untuk agunan pinjaman.

Satu di antara warga RT 4/RW 5 Kelurahan Kemijen, Sugiyanto (51) menyebutkan, sertifikat warga tak bisa digunakan menjadi agunan sejak 2018 seiring munculnya surat edaran dari PT KAI bernomor KA.101/1/DO.4-2018.

Dalam surat tersebut tertulis, "mohon kiranya kepala Badan Pertanahan Kota Semarang tidak menerbitkan sertifikat dan memproses permohonan hak baru yang dimohonkan pihak lain selain atas nama PT Kereta Api Indonesia (KAI) di lokasi Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang yang mempunyai luas kurang lebih 740.000 Meter persegi."

Pasangan yang Berhubungan Intim Terlihat dari Balik Jendela, Hotel di Purwokerto Ini Digeruduk Warga

"Warga kami resah mengenai dua hal. Pertama legalitas hak milik tanah yang dimiliki. Serifikat warga kalau diagunkan tidak laku, harus seizin PT KAI. Tadinya dari 1997 sampai 2017 sertifikat tidak ada masalah," ujarnya, Jumat (12/7/2019).

Menurutnya, sebagain besar warga Kelurahan Kemijen telah mengantongi sertifikat tanah sejak tahun 1997.

Bahkan, sambung Sugiyanto, sertifikat hak milik bagi warga Kemijen langsung diberikan oleh Menteri Agraria di era Kabinet Presiden Soeharto, Soni Harsono.

Sementara, itu sebagian warga yang belum memiliki sertifikat tanah telah mengajukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Warga yang mengajukan berjumlah sekitar 900 orang berasal dari RW 3, 5, dan 1.

Halaman
12
Penulis: Jamal A. Nashr
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved