Bisnis (Berkedok) Sekolah

Dulu, setiap siswa di jenjang sekolah negeri mengenakan dua macam seragam. Untuk SD, hanya ada seragam putih-merah dan pramuka

Bisnis (Berkedok) Sekolah
tribunjateng/grafis/bram
RIKA IRAWATI wartawan Tribun Jateng 

Bisnis (Berkedok) Sekolah

Rika Irawati
Wartawan Tribun Jateng

BISNIS seragam di sekolah negeri bukan hal baru. Bahkan, hampir setiap pergantian tahun ajaran, praktik jual beli seragam di sekolah selalu disorot. Beberapa sekolah mewajibkan siswa membeli seragam yang disediakan lewat beragam alasan, mulai dari kesamaan bahan, warna, juga corak. Apalagi, jika seragam yang wajib dibeli itu identitas sekolah yang tak bisa ditemukan di toko kain atau toko seragam umum.

Dulu, setiap siswa di jenjang sekolah negeri mengenakan dua macam seragam. Untuk SD, hanya ada seragam putih-merah dan pramuka. Begitu pula SMP dan SMA hanya tersedia putih-biru dan putih-abu-abu serta pramuka. Kala itu, banyak siswa yang juga menoreh prestasi seperti sekarang.
Meski begitu, beberapa sekolah sudah mencari celah mencari untung lewat jualan seragam ini.

Alasannya, laba yang diakui tak banyak, digunakan untuk honor guru dan tenaga lain yang terlibat sebagai panitia penerimaan siswa baru. Honor ini patut diberikan lantaran tugas utama mereka adalah tenaga pendidik.

Mahalnya harga seragam ini makin terasa saat sekolah mulai mengeluarkan batik identitas. Program itu muncul sebagai imbas dari kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan PNS mengenakan batik lokal di hari-hari tertentu. Sebelumnya, seragam identitas hanya diterapkan sekolah swasta.

Biasanya, kebijakan membuat batik identitas ini tak murni muncul dari masing-masing pengelola sekolah. Ada yang terpaksa menerapkan lantaran sudah menjadi kesepakatan dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) di wilayah tersebut. Namun, ada pula yang memaksa mengeluarkan batik identitas lantaran dapat meningkatkan citra dan prestise sekolah. Apalagi, saat itu, masih ada label sekolah favorit. Ini membuat nilai sekolah di mata umum bertambah.

Protes kewajiban membeli seragam dari sekolah sebenarnya telah direspon pemerintah lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pada Pasal 181 dan 198 disebutkan, mulai dari pendidik atau tenaga pendidik, komite sekolah dan dewan pendidikan, baik secara perseorangan atau kolektif, tidak diperbolehkan menjual pakaian seragam ataupun bahan seragam sekolah. Namun, apakah kebijakan ini membuat praktik jual beli seragam hilang? Tidak.

Beberapa sekolah 'mencurangi' aturan ini lewat cara menjual seragam melalui koperasi sekolah. Dalihnya, koperasi beranggotakan guru dan pegawai nonpendidik. Untuk memperkuat, kadang sekolah berlindung dibalik kalimat 'disepakati di rapat komite untuk membeli di koperasi sekolah'. Padahal, anggota komite sekolah tak murni orangtua murid yang buah hatinya bersekolah di tempat itu.

Ada pula yang menggandeng toko kain sebagai penyedia seragam. Orangtua siswa diminta membeli seragam di toko kain tertentu yang sudah bekerja sama dengan sekolah. Imbalannya, berbentuk fee yang besarannya telah disepakati berdasarkan jumlah kain atau seragam yang terjual.

Lalu, siapa yang salah? Tentu saja pengelola sekolah dan negara. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah negeri merupakan tanggung jawab negara. Segala kebutuhan, operasional sekolah, serta kesejahteraan pendidik, harus dicukupi negara sebagaimana amanat mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga, tak ada celah bagi pengelola sekolah mencari untung lewat kegiatan di lingkungan sekolah.

Pengelola sekolah negeri juga harus kembali pada komitmen mereka sebagai bagian dari mewujudkan generasi cerdas. Jangankan mencari ilmu hingga Negeri China, jika bisnis ini terus dipelihara kepala dan guru sekolah, siswa bakal memilih menjadi kura-kura yang tinggal di cangkangnya. (*)

Penulis: rika irawati
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved