Peringatan Keras, Bupati Batang Wihaji Akan Ganti Kepala OPD yang Tak Bisa Ikuti Ritme Kinerjanya

Bupati Batang Wihaji memberikan peringatan keras kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak bisa mengikuti ritme kinerjanya.

Peringatan Keras, Bupati Batang Wihaji Akan Ganti Kepala OPD yang Tak Bisa Ikuti Ritme Kinerjanya
TRIBUN JATENG/DINA INDRIANI
Bupati Wihaji saat melantik Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku Penjabat sementara Sekda Batang, Achmad Thaufiq, di Aula Kantor Bupati, Senin, (15/7/2019). 

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - Bupati Batang Wihaji memberikan peringatan keras kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak bisa mengikuti ritme kinerjanya.

Tak segan-segan peringatan tersebut berupa sanksi penggantian Kepala OPD.

"Sudah masuk tahun ketiga memimpin Pemkab Batang, saya butuh pimpinan OPD yang pemberani dalam melaksanakan tugas, dalam kinerja saya akan naik gigi 3, oleh karena itu kepala OPD harus menyesuaikan, yang tidak bisa akan ditinggal bahkan kita diganti," terang Wihaji saat melantik Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku Penjabat sementara Sekda Batang, Achmad Thaufiq, di Aula Kantor Bupati, Senin, (15/7/2019).

Selain kerja cepat, Wuhaji juga meminta semua OPD untuk memaksimalkan kinerja dalam berinovasi, serta mememasuki teknologi 4.0 sudah seharusnya menerapkan dan memanfaatkan sistem informasi teknologi ( IT ), yakni dipemeriksaan Badan Keuangan Keuangan (BPK) harus by sistem.

"Walaupun inovasi sudah ada tapi belum banyak menyentuh bidang pelayanan masyarakat, ini yang kita harus maksimalkan," ujarnya.

Dikatakannya, untuk memaksimalkan pelayanan kalau perlu ada rotasi posisi kerja Aparatur Sipil Negara ( ASN ) yang bersifat penyegaran kinerja, atau juga study banding ke Banyuwangi dan Bandung untuk promosi potensi wisata dan merefresh pola pikir ASN.

"Tingkatkan kreatifitas masing - masing OPD serta fokus kinerja kreatif, inovatif yang meninjolkan pelayanan publik," ujarnya.

Menurutnya permasalahan OPD harus bisa dicermati dan dipahami jangan malah menambah masalah, kalau bisa diselesaikan ditingkat OPD karena sebagai pimpinan harus tahu tugas dan kewenangan, tidak semua masalah naik ke Bupati .

"Kemampuan keuangan daerah 2020 cenderung menurun, maka OPD harus betul - betul mendasari skala priorita dalam penganggaranya, Kegiatan harus mendukung RPJMD. hilangkan yang rutin non publik," pungkasnya.(din)

Penulis: dina indriani
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved