5 Rekomendasi Banggar DPRD Kabupaten Pati Ke Pemkab Terkait Pertanggungjawaban APBD 2018

Bupati Pati Haryanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Suharyono, dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghadiri rapat paripurna DPRD.

5 Rekomendasi Banggar DPRD Kabupaten Pati Ke Pemkab Terkait Pertanggungjawaban APBD 2018
TRIBUN JATENG/MAZKA HAUZAN NAUFAL
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati dengan agenda Penyampaian Tindak Lanjut Evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2018, Senin (15/7/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Bupati Pati Haryanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Suharyono, dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati, Senin (15/7/2019).

Agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati tersebut ialah Penyampaian Tindak Lanjut Evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2018.

Pada kesempatan tersebut, Badan Anggaran DPRD Pati melalui anggotanya Maesaroh menyampaikan, secara keseluruhan DPRD Pati menerima dan menyetujui Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2018.

Namun, ada lima catatan rekomendasi yang diberikan.

Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan tindak lanjut atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/065/2019 Tanggal 10 Juli 2019 tentang evaluasi Raperda Kabupaten Pati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2018 dan Raperbup Pati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan mengenai Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2018.

Rekomendasi pertama ialah meningkatkan realisasi pendapatan Pemkab Pati secara konkret dengan memproyeksikan target pendapatan daerah melalui peningkatan pelayanan, mengembangkan transaksi nontunai secara online dengan perbankan, baik pajak maupun retribusi.

"Dua, terkait realisasi bagi hasil dari pajak maupun bukan pajak yang tidak mencapai target, peraturan Menteri Keuangan nomor 50 tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk tahun-tahun mendatang harus benar-benar cermat," papar Maesaroh.

Tiga, lanjutnya, hasil evaluasi gubernur menunjukkam, realisasi anggaran belanja OPD relatif di bawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

"Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang kami mengharapkan Pemkab Pati melalui kepala OPD yang bersangkutan selaku pengguna anggaran harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka pencepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD," tambahnya.

Maesaroh melanjutkan, Pemkab Pati harus lebih meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran masing-masing OPD.

Hal ini agar anggaran yang ditetapkan dapat diserap OPD sesuai program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan tersebut pada tahun berkenaan.

Rekomendasi keempat, Pemkab Pati diharapkan tetap cermat dalam melakukan perhitungan proporsi pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah, dan memanfaatkan penghematan belanja.

"Lima, terkait tindak lanjut temuan BPK, kami harapkan Pemkab Pati mengambil langkah strategis dalam upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," pungkasnya. (Mazka Hauzan Naufal)

Penulis: Mazka Hauzan Naufal
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved