DPRD Purbalingga Sahkan 4 Raperda Menjadi Perda

DPRD Purbalingga mengesahkan 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda), di Ruang Rapat DPRD, Rabu (17/7).

DPRD Purbalingga Sahkan 4 Raperda Menjadi Perda
ISTIMEWA
pengesahan 4 Raperda Purbalingga menjadi Perda oleh Bupati dan DPRD Purbalingga 

TRIBUNJATENG COM, PURBALINGGA - DPRD Purbalingga mengesahkan 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda),  di Ruang Rapat DPRD, Rabu (17/7). 

Keempat Raperda tersebut meliputi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum “Tirta Perwira”, Perumda Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga (Puspahastama), Perumda BPR Artha Perwira, dan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Purbalingga Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Keempat Raperda tersebut telah melewati proses pentahapan sesuai  Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Raperda itu juga telah mendapatkan masukan dan rekomendasi dari Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Surat Gubernur Jawa Tengah nomor : 180/0014327 tanggal 8 Juli 2019 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga.

“Melalui penetapan 4 Perda tersebut, diharapkan  akan semakin meningkatnya layanan publik dan menjadi sumber pendapatan daerah yang bisa diandalkan,” tutur Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi

Penetapan Raperda Perumda Air Minum “Tirta Perwira” Kabupaten Purbalingga akan menjadi landasan hukum bagi pembentukan  Perumda itu.

Bupati berharap, Perumda ini akan mampu memberikan pelayanan air bersih dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan. 

Penetapan Raperda tentang Perumda Puspahastama Purbalingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah di bidang pengolahan hasil pertanian dan  memperkuat ketahanan pangan masyarakat. 

Penetapan Raperda tentang Perumda BPR Artha Perwira juga akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pembentukannya.

Serta diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, dan memperluas akses keuangan kepada masyarakat.

“Mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna,” imbuhnya.

Adapun penetapan Raperda tentang penyertaan modal daerah Kabupaten Purbalingga kepada Perumda dan perusahaan lainnya, akan memperkuat landasan hukum bagi pemda, untuk mengalokasikan penyertaan modal pada perusahaan umum daerah.

Dengan demikian, dapat memperkuat struktur permodalan pada Perumda.

“Penyertaan modal ini diharapkan akan dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah di kabupaten purbalingga,” katanya.(*)

Penulis: khoirul muzaki
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved