Mahkamah Konstitusi Sudah Gelar 2 Kali Sidang PHPU 3 Caleg Asal Kudus

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar dua kali sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan pemohon tiga caleg DPRD Kudus.

Mahkamah Konstitusi Sudah Gelar 2 Kali Sidang PHPU 3 Caleg Asal Kudus
KOMPAS/Handining
Ilustrasi: Gedung Mahkamah Konstitusi 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUSMahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar dua kali sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan pemohon tiga caleg DPRD Kudus.

Agenda pertama yaitu sidang pendahuluan, kemudian agenda sidang kedua yaitu jawaban termohon yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak terkait termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Sidang pertama tangal 10 Juli. Sidang kedua tanggal 15 Juli. Sementara sidang selanjutnya yaitu agenda menghadirkan saksi pemohon dan keterangan ahli dari pemohon, untuk ini jadwalnya belum ditentukan,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus, Moh Wahibul Minan, ditemui di kantornya, Rabu (17/7/2019).

Menurutnya, dalam proses sidang selama di MK, pihaknya tidak hadir karena sudah ditangani oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Bawaslu Kudus, lanjutnya, hanya bertindak sebagai pemberi keterangan tertulis dan berkasnya sudah diserahkan ke Bawaslu Jawa Tengah.

“Dalam sidang ini, kami sebagai pemberi keterangan melampirkan 349 dokumen yang kami serahkan,” jelasnya.

Adapun tiga caleg pemohon PHPU di MK yaitu Agus Setyobudi dari Partai Hanura dan Bambang Kasriono dari PAN.

Keduanya maji  di Dapil III Jekulo dan Dawe.

Sementara caleg lainnya yaitu Agus Wariono dari Gerindra yang maju di Dapil IV meliputi Kecamatan Undaan, Mejobo, dan Bae.

“Jika kemungkinan kami dihadirkan pada sidang yang akan datang, kami siap. Berkas sebelumnya sudah kami siapkan,” kata Minan.

Dari ketiga pemohon tersebut, lanjutnya, Agus Setyobudi memohon agar dilakukan pemilihan ulang khusus DPRD Kudus di Dapil III.

Kemudian untuk Bambang Kasriono dan Agus Wariono menuntut agar dilakukan penghitungan ulang karena dinilai ada suara yang hilang.

“Kami sebagai pihak terkait sudah melakukan pengecekan terkait dokumen yang diperlukan termasuk tuntutan pemohon yang merasa suaranya hilang. Kami track dokumen mulai dari C1 plano, C1 hologram sampai DAA 1 maupun DA2 dan data pendukung lainnya,” jelas Minan.(*)

Penulis: Rifqi Gozali
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved