Bupati Wihaji Setujui Penghasilan Tetap Perangkat Desa di Kabupaten Batang Setara ASN Golongan 2A

Bupati Batang Wihaji menyanggupi tuntutan Persatuan Perangkat Desa Republik Indoensia (PPDRI) terkait penghasilan tetap perangkat desa.

Bupati Wihaji Setujui Penghasilan Tetap Perangkat Desa di Kabupaten Batang Setara ASN Golongan 2A
TRIBUN JATENG/DINA INDRIANI
Bupati Batang Wihaji menyanggupi tuntutan Persatuan Perangkat Desa Republik Indoensia (PPDRI) Kabupaten Batang yang menuntut pengasilan tetap perangkat Desa (Siltap) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. 

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - Bupati Batang Wihaji menyanggupi tuntutan Persatuan Perangkat Desa Republik Indoensia (PPDRI) Kabupaten Batang yang menuntut pengasilan tetap perangkat desa (Siltap) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Hal tersebut disampaikan Bupati saat audensi dengan perwakilan anggota PPDRI di ruang Abirawa, Kamis (18/7/ 2019).

"Saya diminta maupun tidak kerana sudah Peraturan Pemerintah (PP) Insyaallah saya jalankan," ujar Wihaji

Dikatakannya hal itu juga me komitmen kami selaku kepala daerah, dari sejak memimpin setiap tahunnya kita naikan walaupun sedikit sesuai kemampuan.

"Awal saya mimimpin naik Rp25.000, tahun kedua Rp 40.000, karena ada PP minimal perangkat desa siltap sejajar dengan ASN golongan IIA yakni Rp 2.022.000. Akan tetapi tetap melihat kemampuan keuangan daerah," jelas Wihaji.

Polrestabes Semarang Gagalkan Pengiriman Paket 30 Kilogram Ganja yang Dititipkan di Bus AKAP

Wihaji mengatakan pihaknya memang sudah menerapkan PP tersebut, namun dapat dianggarkan di tahun 2020. Sehingga januari tahun depan bisa mendapatkan siltap sesuai dengan regulasi.

"Anggaran sudah kita hitung untuk tahun 2020, yang sesuai dengan kemampuan keuangan kita mampu bayar Siltap Perangkat desa, adapun tuntutan lain masih kita kaji agar tidak ada maslah dikemudian hari," tegasnya.

Agar berbanding lurus dengan penghAasilan perangkat desa maka Pemkab Batang akan membuat regulasi Peraturan Bupati, agar kinerja perangkat juga bisa dipertangungjawabkan.

"Penghasilan perangkat sudah naik, agar kelihatan indikator kinerjanyaa kita akan berlakukan sistem fingerprint atau yang lain bagi perangkat desa," ujarnya.

Ia juga tidak akan tanggung - tanggung perangkat desa yang memang melanggar regulasi, insepktorat sipa memeriksaanya, bahkan sudah ada sangsi pemecatanya.

Sementara Ketua PPDRI Kabupaten Batang Karnoto mengatakan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

"Tentunya secara otomatis Pemerintah daerah harus melaksnakan PP, kalau tidak melaksnakan malah melanggar PP, ynag paling lambat januari 2020 harus sudah dilaksnakan," ujarnya.

Pura-pura Jadi Pegawai Indah Cargo Kabupaten Sragen, Pria Ini Curi Sepeda Motor Pelanggan

Ia juga menjelaskan total perangkat desa di Kabupaten Batang sebanyak 2.350 orang, yang juga menuntut tunjangan masa kerja dan tunjangan beban kinerja yang dinai wajar.

"Kita menuntun tunjangan beban Kinerja dan masa kerja merupakan tuntutan yang wajar, karena dalam PP Nomor 11 Tahun 2019 hanha mengatur golongan IIa tidak mangatur masa kerja sehingga harus ada perbedaan,"pungkasnya. (din)

Penulis: dina indriani
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved