Fokus : Tak Ada Koalisi Abadi

PETA politik pasca-pilpres mulai berubah drastis setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan kubu Prabowo-Sandi.

Fokus : Tak Ada Koalisi Abadi
tribunjateng/grafis/bram kusuma
ERWIN Ardiansyah wartawan Tribun Jateng 

Oleh Erwin Ardian

Wartawan Tribun Jateng

PETA politik pasca-pilpres mulai berubah drastis setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan kubu Prabowo-Sandi. Puncaknya adalah pertemuan antara mantan capres Prabowo Subianto dan presiden terpilih Joko Widodo di (Mass Rapid Transit) atau sistem transportasi transit cepat di Jakarta Sabtu (13/7) lalu.

Pertemuan yang disebut-sebut sebagai pertemuan dua ‘sahabat’ itu, disambut positif oleh sebagian besar masyarakat yang sudah jenuh dengan rivalitas dua mantan capres itu. Bagaimana tidak jenuh pertarungan panjang keduanya sudah dimulai sejak Pilpres 2014, berlanjut hingga Pilpres 2019. Tak ada reaksi yang paling pantas selain menyatakan bahwa pertemuan dua tokoh politik itu membawa suasana jadi adem.

Orang sepertinya sudah kehabisan energi, bahkan untuk sekadar mengkritisi soal pertemuan dua tokoh yang sebenarnya terlambat. Kenapa terlambat?

Seandainya pertemuan seperti itu dilaksanakan beberapa saat setelah quickcount, tentu korban jiwa yang jatuh saat kerusuhan 22 Juli bisa dihindari.

Toh akhirnya hasil quick count hampir sama dengan hasil real count. Angka perbandingan quick count dan real count ini sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Lagi-lagi bangsa ini begitu mudahnya lupa.Tapi itulah realita politik. Biarlah sejarah yang akan mencatatnya.

Namun ketika suhu politik mulai dingin, berbagai pertanyaan mengenai masa depan negeri ini selama lima tahun ke depan mulai muncul. Kekhawatiran akan pemerintahan yang terlalu kuat, mengemuka setelah partai koalisi yang selama ini menyatakan diri menjadi oposisi, satu persatu mulai tergiur nikmatnya kekuasaan.

Dinding oposisi mulai goyang ketika anggota koalisi Indonesia Adil Makmur yakni Partai Demokrat berbelok ke kubu Koalisi Indonesia Kerja. Partai Demokrat yang beberapa bulan sebelumnya berapi-api mengkritik pemerintah dan mantap menyatakan dukungannya untuk Prabowo berbalik arah.

Sebelumnya, tak lama setelah pencoblosan, anggota koalisi lainnya yakni PAN mulai lirak-lirik lewat Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Terakhir, setelah semua jalur konstitusional untuk menggugat hasil pilpres gagal total, justru pemimpin koalisi yakni Partai Gerindra yang merapat.

Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade menyebut bahwa ketua umumnya, Prabowo Subianto, akan kembali bertemu dengan Jokowi. Prabowo disebut akan memberikan masukan terkait program-program yang dapat diadopsi oleh pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin selama lima tahun ke depan.

Sekilas fenomena ini terlihat bagus dan menenangkan. Namun jangan terlena. Dalam sistem demokrasi yang sehat, sebuah koalisi oposisi sangat diperlukan untuk mengontrol sepak terjang pemerintah. Tanpa adanya kontrol dan kritik membangun dari oposisi, pemerintah berpotensi menjadi otoriter dan mengabaikan rakyat.

Kita tentu masih ingat betapa kuatnya masa pemerintahan orde baru yang melaju nyaris tanpa kritik. Semua yang kebijakan pemerintah mengalir begitu saja tanpa ada kontrol yang kuat. Akibatnya banyak kebijakan salah kaprah, yang jalan terus. Dengan kata lain, pemerintahan terbaik, nyaris tak mungkin hadir tanpa adanya oposisi. Pertanyaannya bagaimana jika kekuatan oposisi di negeri ini mulai digerogoti oleh keinginan berkuasa?

Kini bola ada di kubu pemenang. Bagaimanapun lobi yang akan dilakukan oleh kubu oposisi untuk mendapatkan secuil kekuasaan, penentunya adalah penguasa. Kita akan melihat apakah penguasa di negeri ini berani akan berusaha menjadi pemerintah yang kuat dengan cara menolak lobi-lobi dan mempertahankan oposisi, atau menjadi pemerintah penakut yang akan merangkul semua oposisi menjadi satu kubu. (*)

Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved