Raperda Pertanggungjawaban APBD 2018 Disetujui

Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 disetujui Pemkab Pekalongan dan DPRD Kabupaten Pekalongan

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2018 Disetujui
Istimewa
Bupati Pekalongan Asip Kholbihi dan Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun melihatkan persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. 

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN – Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 disetujui Pemkab Pekalongan dan DPRD Kabupaten Pekalongan.

Persetujuan tersebut ditandai dengan penandantangan Raperda oleh Bupati Pekalongan Asip Kholbihi dan Ketua DPRD Hindun beserta ketiga Wakil Ketua DPRD, Rabu (17/7/19) di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan.

Bupati Asip mengatakan ucapan terima kasih kepada segenap anggota Dewan yang telah menyusun dan membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Sehingga pada hari ini Raperda tersebut dapat disetujui bersama guna memenuhi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Raperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 ini selanjutnya akan kita sampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan evaluasi agar tercapai keselarasan antara kebijakan daerah, provinsi, dan nasional maupun sinergitas antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur. Disamping juga untuk menghindari agar Perda APBD tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya," kata Bupati.

Dari hasil pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif, bupati menyampaikan ringkasan laporan realisasi anggaran pada rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2018, yaitu Pendapatan Daerah sebesar Rp 2,10 triliun.

Selanjutnya, belanja dan transfer sebesar Rp 2,16 triliun. Kemudian, pembiayaan netto sebesar Rp 229 miliyar dan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sebesar Rp 170 miliyar.

"Segenap potensi, kemampuan dan pemikiran telah kita curahkan bersama dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun sudah banyak yang kita kerjakan namun masih banyak juga harapan masyarakat yang belum dapat kita wujudkan," terangnya.

Selain itu juga, diperlukan tekad dan kerja keras serta jalinan semangat kebersamaan oleh para pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan.

"Sehingga mampu mencapai sasaran yang dapat dinikmati secara demokratis, adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan," tambahnya. (Dro)

Penulis: Indra Dwi Purnomo
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved