Terulang Tiap Tahun, Kekeringan di Jawa Tengah Perlu Solusi Jangka Panjang

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kekeringan yang melanda beberapa wilayah di Jawa Tengah terus terjadi setiap tahun.

Bahkan menurut data dari BPBD Jawa Tengah cenderung jumlah wilayah yang terdampak kekeringan bertambah.

Selama ini solusi yang bisa diberikan pemerintah kepada warga yang mengalami kekeringan hanya dengan pemberian bantuan tangki air bersih.

Menurut Ngainirrichad, Anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah, solusi tersebut hanya bisa menyelesaikan permasalahan secara sementara saja.

"Mosok kekeringan tiap tahun. Harusnya pemerintah juga memikirkan solusi jangka menengah dan jangka panjang. Sehingga bencana kekeringan di Jawa Tengah tidak terulang tiap tahun," tuturnya saat mengisi acara diskusi di Hotel Noormans Semarang belum lama ini.

Richard menambahkan, solusi yang bisa dia tawarkan yakni dengan membentuk sebuah komunitas warga yang peduli akan air.

"Selain itu, fasilitasi mereka dengan membuat tampungan-tampungan air di setiap desanya. Minimal lima penampungan untuk satu desa. Tapi lebih baik setiap rumah juga ada penampungan airnya," kata dia.

Dari data yang berhasil ia himpun, setiap tahun Jawa Tengah diguyur hujan dengan kapasitas 65 miliar kubik. Namun yang dimanfaatkan hanya sekira 12 miliar kubik.

"Artinya masih ada 80% air yang tidak ditampung dan dimanfaatkan oleh warga. Inilah yang menyebabkan saat musim kemarau daerah-daerah di Jawa Tengah mengalami kekeringan," ucapnya.

Selain solusi jangka menengah, Richard juga menawarkan solusi jangka panjang dengan membuat embung maupun waduk.

"Tapi faktanya di wilayah Wonogiri Selatan masih kesulitan mendapatkan air karena waduk terdekat di daerah sana tidak dapat menjangkaunya. Jadi dengan adanya waduk masih kurang efektif jika tidak memperhitungkan dampak kebermanfaatannya," beber Richard.

Persoalan anggaran yang disediakan juga menjadi kendala untuk melaksanakan program-program yang tepat untuk mengatasi kekeringan di Jawa Tengah.

"Saat ini hanya ada anggaran untuk bantuan air bersih dan bencana. Belum ada anggaran khusus untuk menjalankan program yang efektif," tambahnya.

Richard setuju dengan pembuatan biopori di lingkungan rumah, kantor, sekolah, kampus, dan lainnya. Namun ia melihat program pembuatan biopori hanya bersifat parsial.

"Harusnya ada satu desa yang didampingi menjadi proyek percontohan sebagai bukti keberhasilan mengatasi kekeringan dengan membuat biopori," tutupnya.(afn)