Seminar Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa, Jumadi: Jangan Jadikan Anggaran Desa Lahan Korupsi

Pemerintah Kota Tegal bekerjasama dengan Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasakti (UPS) Tegal menyelenggarakan Seminar Nasional dan Call Paper

Seminar Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa, Jumadi: Jangan Jadikan Anggaran Desa Lahan Korupsi
IST
Wakil Wali Kota Tegal Muhammad Jumadi foto bersama usai Seminar Nasional dan Call Paper Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa. 

TRIBUNJATENG.COM, TEGAL - Pemerintah Kota Tegal bekerjasama dengan Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasakti (UPS) Tegal menyelenggarakan Seminar Nasional dan Call Paper Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa, di Pendopo Ki Gede Sebayu Komplek Balaikota Tegal, Kamis (18/7/2019). 

Wakil Wali Kota Tegal Muhammad Jumadi, mengapresiasi atas tereselenggarakannya seminar nasional dan call paper 'Pencegahan penyalahgunaan pengelolaan dana desa'. 

Jumadi mengatakan, meski di Kota Tegal sudah tidak ada desa lagi, namun ada wacana kelurahan juga akan mendapatkan dana kelurahan. 

Alokasi dana desa dan kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik agar semakin meningkat, masyarakatnya maju dan berdaya, dan yang paling penting desa atau kelurahan menjadi subjek pembangunan.

“Selain dapat diukur capaian dan dampak positif dana desa, permasalahan yang muncul dan tantangan ke depan harus menjadi perhatian yang serius.

Hal tersebut penting dilakukan untuk memastikan harapan dan langkah konkret pemerintah tidak digembosi oleh persoalan, misalnya saja korupsi,” ucap Jumadi. 

Jumadi menilai korupsi di sektor desa merupakan catatan negatif yang tidak boleh lepas dari pembahasan evaluasi kebijakan pemerintah untuk desa. 

Kasus-kasus tersebut menunjukan bahwa desa yang diharapkan menjadi subjek pembangunan saat ini menjadi ladang baru korupsi. 

Sebab korupsi dan penyalahgunaan anggaran desa akan berdampak sangat negatif bagi cita-cita percepatan pembangunan desa dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Untuk itu, diperlukan upaya pencegahan agar korupsi dana desa tidak marak. Langkah utama yang perlu dilakukan adalah menjamin akses informasi dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa untuk mewujudkan pemerintahan desa yang terbuka dan masyarakat desa yang aktif, komitmen,” tutur Jumadi.

Sementara itu disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksanaan Seminar, Budi Santosa menyampaikan bahwa seminar ini dihadiri lebih kurang 300 peserta dari berbagai wilayah sekitar Kota Tegal, seperti Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang dan Kota Pekalongan.

“Sesuai dengan visi dan misi magister ilmu hukum Universitas Pancasakti Tegal dimana literasi dikembangkan sebagai darma pengabdian kepada masyarakat dengan mengadakan seminar, ini kesempatan kepada kawan kawan untuk menimba ilmu lewat seminar yang akan di isi oleh para pemateri yang kompeten di bidangnya,” ucap Budi. (fba)

Penulis: Fajar Bahruddin Achmad
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved