OPINI Edy Purwo Saputro : Kemiskinan di Jawa Tengah

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut bahwa kemiskinan di Jawa Tengah terus menurun dan tentu prestasi ini layak diapresiasi.

OPINI Edy Purwo Saputro : Kemiskinan di Jawa Tengah
tribunjateng/ist
Opini ditulis oleh DR Edy Purwo Saputro, SE, MSi/Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo 

Oleh Edy Purwo Saputro

Fakultas Ekonomi dan Bisnis &Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut bahwa kemiskinan di Jawa Tengah terus menurun dan tentu prestasi ini layak diapresiasi. Di satu sisi, fakta yang ada menunjukan keberhasilan pemerintahan Ganjar Pranowo dalam pengentasan kemiskinan, meski di sisi lain masih ada tantangan bagi Ganjar Pranowo di periode kedua pemerintahannya untuk mengentaskannya meski diyakini tidak tuntas. Setidaknya, mereduksi jumlah kemiskinan adalah persoalan yang semakin pelik saat ini, terutama dikaitkan dengan kondisi makro ekonomi. Paling tidak, hal ini bisa terlihat dari persoalan cabai yang harganya terus meningkat, problem garam yang jumlah impornya terus meningkat dan juga dampak tahunan kekeringan – banjir di sejumlah daerah sehingga berpengaruh terhadap ritme kehidupan masyarakat bawah.

Terlepas dari problem kompleks pengentasan kemiskinan, pastinya pada 6 bulan terakhir angka kemiskinan di Jawa Tengah berkurang sekitar 124.200 orang sehingga jumlahnya tinggal 3,74 juta jiwa atau sekitar 10,8 persen dari total penduduk di Jawa Tengah. Hal ini menegaskan terjadinya penurunan sebesar 0,39 persen dibanding per September 2018 yaitu 3,87 juta jiwa atau 11,19 persen dari penduduk Jawa Tengah. Terkait hal ini, Jawa Tengah termasuk dari 5 propinsi dengan prestasi penurunan angka kemiskinan terbesar dengan kontribusinya mencapai 0,39 poin secara nasional. Artinya, periode September 2018 – Maret 2019 akumulasi penurunan kemiskinan sebesar 531.000 orang ternyata 124.200 orang terjadi di Jawa Tengah.

Prestasi 

Rentang waktu pengentasan kemiskinan menyisakan fakta dibalik berbagai program dan proyek nasional dalam upaya mereduksi kemiskinan. Pada awal 2007data kemiskinan di Jawa Tengah masih sekitar 20% dari jumlah penduduk dan 10 tahun terakhir jumlahnya rata-rata 7,5 juta jiwa per tahun. Bahkan, juga diakui lonjakan penduduk miskin terjadi di tahun 1999 sebagai akibat krisis yaitu mencapai 8,76 juta jiwa atau 28,5% dari total penduduk Jawa Tengah. Tentunya tidak berharap kemiskinan menjadi komoditi politik.Salah satu pemicu kemiskinan yaitu terjadinya akumulasi pengangguran yang mencapai 10 juta orang dan diprediksi meningkat menjadi 12,7 juta di semester awal tahun 2019. Ada banyak faktor yang menjadi pemicu kasus ini misal bencana beruntun.

Terlepas dari kontroversi statistik tentang kemiskinan yang disampaikan bahwa mencari data kemiskinan adalah sama rumitnya dengan mengentaskan kemiskinan itu sendiri. Bahkan untuk menentukan kriteria tentang kemiskinan itu sendiri juga bukan persoalan mudah.

Oleh karena itu beralasan jika sampai kini ada banyak proyek dan program yang intinya bertugas mengentaskan kemiskinan. Bahkan, tidak jarang keberadaan proyek dan program itu justru tumpang tindih dengan eksistensi proyek dan program yang sudah ditetapkan. Jika ingat, dulu ada program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Jaring Pengaman Sosial (JPS), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan beras untuk rakyat miskin (raskin). Pemerintah juga menyusun Strategy Penanggulangan Kemiskinan Nasional atauPoverty Reduction Strategy Papers(PRSP). Hal ini menunjukan persoalan tentang kemiskinan sangat kompleks dan oleh karena itu sangat beralasan jika republik ini meski telah sering berganti Presiden tetap saja menghadapi persoalan tentang pengentasan kemiskinan.

Terlepas dari polemik kemiskinan, yang jelas beragam teori telah berupaya mencari sisi penjelasan mengapa terjadi pemiskinan. Secara garis besar, kemiskinan dapat dibagi dua kategori yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan alamiah(Nasution, 1996). Pada kemiskinan struktural juga disebut kemiskinan buatan (man made poverty). Kemiskinan alamiah lebih banyak disebabkan rendahnya kualitas SDM - SDA. Pada kondisi SDM- SDA lemah - terbatas, peluang produksi relatif kecil atau tingkat efisiensi produksinya relatif rendah(Wiranto, 2002).

Peliknya persoalan kemiskinan terkait juga dengan fakta ketimpangan. Ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga ditandai dengan rendahnya aksesibilitas pelayanan sarana - prasarana ekonomi - sosial terutama masyarakat di perdesaan, daerah terpencil, perbatasan serta wilayah tertinggal. Ketimpangan antara kota - desa juga ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, tertinggalnya pembangunan kawasan perdesaan dibanding perkotaan, dan juga tingginya ketergantungan kawasan perdesaan terhadap perkotaan. Ini disebabkan minimnya akses pada permodalan, lapangan kerja, informasi, teknologi pendukung, dan juga pemasaran hasil-hasil produksi di perdesaan.

Fakta ketimpangan ini juga terjadi di Jawa Tengah dan sekitarnya sehingga berdampak pada arus migrasi, baik secara temporer yaitu melalui aktivitas lajon ataupun permanen. Oleh karena itu, komitmen pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi jelas berdampak sistemik terhadap mobilitas dan diharapkan mereduksi kemiskinan.

Jaminan

Mengacu problem tersebut maka aspek yang juga menjadi sangat penting untuk ditelaah adalah mengembangkan basis ekonomi lokal. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) yaitu upaya meningkatkan laju pertumbuhan berkelanjutan melalui penjalinan kerjasama antar semua komponen dalam komunitas dengan bertumpukan pemanfaatan sumberdaya lokal secara lebih optimal sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah.

Strategi model Kemitraan dan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) adalah pengembangan klaster, mendorong laju pertumbuhan usaha-usaha setempat dan munculnya usaha baru, mendorong munculnya perbaikan iklim investasi bagi usaha lokal, mendorong investasi infrastruktur lunak-keras dan hal ini menjadi bagian penting dalam pengembangan ekonomi lokal, kemudian pengentasan kemiskinan dan target pada satu cakupan wilayah. Itu semua bermuara pada realisasi otda. Jadi jika kemiskinan kian bertambah maka bisa disimpulkan realisasi otda gagal memakmurkan daerahnya.

Kebijakan inti yang mendukung PEL adalah otda, mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif - kuat melalui proses pemberdayaan pembangunan ekonomi daerah, mempercepat akses pembangunan perdesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani - usaha kecil, membangun sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu mekanisme pasar yang berkeadilan, mengembangkan persaingan yang sehat-adil(fair competition),mengoptimalkan peran pemerintah mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan semua hambatan yang mendistorsi pasar dan mengembangkan perekonomian yang berorientasi global. Pencapaian itu semua bisa diselaraskan dengan optimalisasi dana desa dan dana kelurahan tentu dengan pengawasan yang lebih ketat. Jadi PR dan tantangan Ganjar Pranowo di periode kedua pemerintahannya jelas semakin kompleks dalam upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. (*)

Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved