Breaking News:

Gubernur Ganjar Ubah Aturan Pakaian Adat Seragam Para Pegawai Pemprov Jateng

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merubah aturan berbusana adat untuk seluruh pegawai di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.

IST
Gubernur Ganjar Pranowo melakukan kunjungan sekaligus memberikan pengarahan di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah, Kamis (15/5). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merubah aturan berbusana adat untuk seluruh pegawai di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.

Jika sebelumnya penggunaan pakaian adat dilakukan setiap tanggal 15, kali ini Ganjar ingin tiap hari Kamis seluruh pegawai Pemprov Jateng menggunakan pakaian adat.

Aturan detailnya yakni pada Kamis pekan pertama hingga ketiga para pegawai Pemprov Jateng wajib menggunakan busana adat Jawa.

Sedangkan pada Kamis pekan keempat wajib menggunakan busana adat Nasional.

“Jadi, setiap Kamis minggu pertama, kedua dan ketiga mengenakan busana daerah Jawa, Kamis minggu terakhir menggunakan busana adat nusantara,” katanya, Selasa (23/7/2019).

Pengusaha Properti di Semarang Ingin Ada Kredit Pemilikan Rumah dalam Jangka Waktu 30 Tahun

Yang dimaksud busana adat Nasional adalah semua pakaian adat dari seluruh daerah di Indonesia.

Menurut Ganjar semua busana adat daerah di Indonesia bagus dan harus dilestarikan.

Ia menentang jika ada yang berpandangan negatif pada busana adat tertentu.

“Kalau Pak Sekda mau pakai koteka, tidak masalah. Kalau ada yang menganggap saru, itu persepsi atau pikiran, padahal koteka itu kekayaan budaya bangsa Indonesia,” katanya.

Menurut Ganjar, penggunaan pakaian adat akhir-akhir ini kembali digaungkan dan ramai di sosial media.

Baginya hal itu diperlukan dalam rangka pengenalan, pembinaan, dan pengembangan kebudayaan nasional, serta untuk melestarikan kebudayaan Jateng.

“Para pejabat birokrasi Pemprov Jateng harus dapat menjadi teladan dan mendukung kebijakan mengenakan pakaian tradisional Jawa ini. Saya juga menegaskan, karyawan Pemprov dilarang memakai jilbab. Yang boleh pakai jilbab, karyawati,” guraunya.

Ganjar Sebut Presiden Jokowi Minta Lima Kementerian Turun Gunung Terkait Borobudur

Sebelumnya, melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 430/9525 tertanggal 7 Oktober 2014 tentang Penggunaan Bahasa Jawa untuk komunikasi lisan, gubernur juga memerintahkan menggunakan bahasa Jawa di jajaran birokrasinya, baik untuk komunikasi formal maupun nonformal.(afn)

Penulis: faisal affan
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved