Wakil Bupati Demak Ingatkan Hak dan Kewajiban ASN

ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Demak

Wakil Bupati Demak Ingatkan Hak dan Kewajiban ASN
istimewa
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2019 di Pendopo Kabupaten Demak, Selasa (23/7/ 

TRIBUNJATENG.COM, DEMAK - Dalam rangka peningkatan kinerja dan disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Demak menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2019 di Pendopo Kabupaten Demak, Selasa (23/7/2019).

Wakil Bupati Demak, Joko Sutanto mengatakan, dengan keluarnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka ada berbagai peraturan pemerintah yang mengatur di dalamnya.

Oleh karena itu perlu dipahami bagi para pemangku kepentingan bidang kepegawaian, sehingga kinerja para ASN nantinya akan bagus, baik, dan sesuai yang diharapkan dalam Undang-Undang tersebut.

“Misalnya seperti hal yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban ASN serta larangan-larangan, perlu dipahami dan dipatuhi, hal tersebut merupakan bentuk dari disiplin dari para ASN,” terang Joko.

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Kepegawaian salah satunya mencakup disiplin, banyak jenis disiplin, antara lain, disiplin berpakaian, disiplin waktu, dan lainnya.

Joko berharap para ASN dapat menerapkan disiplin sejak dini.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, Singgih Setyono mengatakan, terdapat beberapa hal yang mendasari perlunya dilakukan reformasi birokrasi.

“Beberapa hal yang mendasari diantaranya adalah mindset setiap ASN harus berpindah dari dilayani menjadi melayani; jumlah SDM terus berkurang, karena banyak PNS yang pensiun;  kualitas, skill, serta attitude yang belum merata di semua level dan layanan publik yang belum seluruhnya bagus,” jelas Singgih.

Singgih berharap dengan adanya acara sosialisasi tersebut akan dapat meningkatkan integritas, meningkatkan produktivitas, menciptakan aparatur yang bersih, professional, dan bertanggungjawab, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam birokrasi.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Demak, Hadi Waluyo mengatakan, sebagaimana diamanatkan dalam PP No.11 Tahun 2017 Tentang Managemen Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya perlu dipahami peraturan-peraturan dalam kepegawaian tersebut.

“Ada tiga hal yang paling utama untuk dikupas di antaranya integritas, managemen PNS, dan cara untuk menuju ASN yang profesional dan berintegritas," terang Hadi.

Pihaknya berharap dengan berlakunya Undang-Undang tersebut maka para ASN dapat memahami peraturan-peraturan yang ada, karena banyak hal yang harus dipatuhi dalam mengambil keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pengambil kebijakan.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Tatausaha Badan Kepegawaian Negara Regional I Yogyakarta Sugiyono, Wakil Bupati Demak Joko Sutanto, Sekretaris Daerah kabupaten Demak Singgih Setyono, serta para Kepala OPD. (Tribunjateng/MOch Saifudin)

Penulis: Moch Saifudin
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved