Breaking News:

KPU Kabupaten Semarang Ajukan Lebih dari Rp 40 Miliar Untuk Pelaksanaan Pilkada 2020

Maskup Mutarlih, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang mengajukan anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Penulis: amanda rizqyana | Editor: suharno
tribunjateng
Ilustrasi Pilkada 

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Maskup Mutarlih, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang mengajukan anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 sebanyak Rp 40,933 milyar dan sebanyak 59,9% digunakan untuk biaya pembayaran honorariom badan adhoc.

Badan adhoc tersebut antara lain Panitia Pemungutan Suara Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS), hingga Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Hal tersebut ia sampaikan pada Kamis (25/7/2019) siang saat ditemui di kantornya.

"Dari pengajuan anggaran sebesar Rp 40,933 milyar, anggaran 2019 untuk persiapan pelaksanaan pemilihan bupati dan penyusunan regulasi membutuhkan Rp 243 juta yang sudah disahkan," ujarnya.

Kasus Suap Bupati Nonaktif Jepara, Sekretaris PN Semarang Ceritakan Perbuatan Hakim Lasito

Anggan tersebut telah dibahas di Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang terkait Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019.

Pada pembahasan oleh Banggar tersebut, di antaranya untuk persiapan pemilihan bupati.

"Dari total yang ada di Jawa Tengah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 sebanyak 21 kabupaten atau kota, rerata memang membutuhkan biaya antara Rp 30 milyar-Rp 71 milyar. Di Kabupaten Pemalang dan di Kota Semarang membutuhkan anggaran mencapai Rp 71 milyar," terang Maskup.

Maskup menambahkan, besaran anggaran tersebut baru pada KPU, belum termasuk di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kepolisian.

Melonjaknya anggaran pelaksanaan Pilkada 2020 dibanding Pilkada 2015, menurut Maskup lantaran pada 2015 belum ada standarisasi honorariun.

Kemudian pada Pilkada serentak tahap II tahun 2016, Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Nomor 118 yang isinya standarisasi honorarium di tingkat PPK, PPS, KPPS, hingga PPDP.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved